Harga Gas untuk 4 Sektor Industri Ini Belum Turun

Merdeka.com - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, penurunan telah harga gas diatur pada Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016. Dalam payung hukum tersebut, ada tujuh sektor industri yang mendapat prioritas penurunan harga gas menjadi USD 6 per MMBTU.

"Harga jual gas terdiri dari harga gas hulu, biaya penyaluran terdiri dari transmisi dan distribusi ditambah biaya niaga," kata Arifin, saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/1).

Dalam proses upaya penurunan harga gas, dari tujuh sektor industri yang mendapat prioritas penurunan harga gas bumi yaitu pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, sarung tangan karet dan oleokimia. Meski demikian, masih ada empat sektor yang belum mengalami penurunan harga gas menjadi USD 6 per MMBTU.

"Harga gas yang belum disesuaikan. Keramik, kaca, sarung tangan karet dan oleokimia," tuturnya.

Adapun sektor industri keramik masih membeli gas dengan harga USD 7,7 per MMBTU, Kaca dengan harga USD 7,5 per MMBTU, Sarung tangan karet USD 9,9 per MMBTU dan oleokimia USD8 -10 per MMBTU.

Pemerintah pun sudah memiliki pilihan untuk menurunkan harga gas, yaitu mengurangi bagian negara serta efisiensi penyaluran gas melalui pengurangan porsi pemerintah dari hasil kegiatan produksi gas, penurunan biaya transmisi, mengkaji ulang biaya distribusi dan niaga

"Mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) untuk memenuhi kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) gas," tandasnya.

Strategi ESDM Turunkan Harga Gas

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, mengatakan untuk menurunkan harga gas akan menggunakan celah pengurangan harga gas dari hulu dan pengurangan biaya distribusi.

"Kalau gas pipa ada biaya distribusi, margin maksimal 7 persen. Kalau maksimal artinya bisa di bawah itu. Coba kita lihat di bawah itu, yang bisa capai USD 6 per MMBTU, berapa persen dari ICP. Bisa dilihat yang jelas peraturan yang sudah dibuat," kata Djoko, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (8/1).

Djoko melanjutkan, untuk mendapat sumber gas murah, pemerintah akan menugaskan Perusahaan Gas Negara (PGN) memborong gas alam cair (Liqufied Natural Gas/LNG) milik Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang belum mendapat kesepakatan pembeli. Besaran harga jual LNG ke PGN tersebut akan mempertimbangkan besaran harga di konsumen akhir sebesar USD 6 per MMBTU.

"Harga lelang seusai keinginan PGN supaya dia bisa mencapai harga USD 6 di industri. Kan dia ada biaya infrastruktur. Infrastruktur X kurang USD 6 itulah harga dia beli (di hulu). Ini PGN lagi menghitung," tuturnya.

Menurut Djoko, pemerintah pun akan mengurangi bagiannya dari penjualan gas tersebut, agar harga gas sampai tingkat konsumen industri mencapai USD 6 per MMBTU dan produsen gas tidak dirugikan dengan penerapan mekanisme ini. Saat ini Kementerian ESDM masih menunggu besaran harga gas yang sanggup dibeli PGN.

"Katakanlah harga USD 5-4 di spot LNG. Nah, begitu USD 4-5, wah hulunya jadi berkurang keekonomiannya. sesudah itu, berapa bagian pemerintah dikurangi sehingga harga gas USD 4-5 itu kontraktornya tidak dikurangi," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com