Merdeka.com - Ekonom senior Faisal Basri menyebut bahwa harga gas industri Indonesia tidak mahal, serta masih kompetitif dibandingkan negara lain.

"Harga gas di Indonesia tidak mahal, siapa itu yang bilang, masalah utama saya kira bukan di gas itu," kata Faisal Basri dikutip dari Antara, Selasa (25/2).

Menurutnya harga gas yang dipatok pemerintah USD 6 per MMBTU yang rencananya akan ditetapkan adalah belum terlalu detail kajiannya, sebab unsur yang mendukung angka tersebut belum menjelaskan dampak-dampak positif yang timbul.

"Dasarnya menurunkan harga gas itu apa? Hitung-hitungannya dari mana sehingga harga gas industri harus USD 6," ujar Faisal

Menurut ekonom Universitas Indonesia ini, harga gas Indonesia bervariasi, tergantung sumber dan lokasinya. Dengan adanya agregator, harga gas yang berbeda itu kemudian dijadikan satu, sehingga keluar menjadi harga yang bisa dijangkau oleh konsumen.

"Jadi nggak ada harga gas yang ideal. Sumber nya berbeda-beda, maka dibutuhkan agregator gas," jelasnya.

Faisal pun tidak yakin jika penurunan harga gas industri akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. "Itu tidak ada urusannya. Presiden mendapatkan informasi yang salah soal harga gas ini," katanya.

Bos Pertamina Minta Insentif untuk Turunkan Harga Gas

PT Pertamina (Persero) mengusulkan sejumlah insentif untuk menurunkan harga gas industri menjadi USD 6 per MMBTU.

Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan bahwa Pertamina telah membuat simulasi untuk menurunkan harga gas menjadi USD 6 per MMBTU.

"Kami mensimulasi bagaimana kami bisa mem-provide gas untuk USD 6," ujar Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (25/2).

Adapaun sejumlah insentif yang dimaksud, antara lain tambahan bagian kontraktor produsen gas, insentif pajak dan relaksasi perlakuan aset negara.

"Nah, untuk itu, untuk bisa USD 6 dapat terpenuhi," tegasnya.

Nicke menambahkan, dengan insentif tersebut akan bisa menurunkan harga gas bumi dari sisi hulu menjadi USD 4,5.

Selain itu, Pertamina juga akan meminta Perusahaan Gas Negara (PGN) melakukan efisiensi, untuk menurunkan biaya distribusi gas.

"PGN juga harus membangun infrastruktur dan efisiensi," pungkasnya.