Harga final Inalum bisa lebih murah dari USD 558 juta

Merdeka.com - Sesuai perjanjian, PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) menjadi milik pemerintah per 1 November, dengan proyeksi biaya pengambilalihan mencapai USD 558 juta.

Rupanya, proses itu belum final. Sebab, malam ini tim negosiator antara Jepang, selaku pemilik lama, dengan kubu Indonesia harus bertemu menentukan angka akuisisi final.

Dasarnya adalah audit terakhir yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) independen per 31 Oktober 2013. Ada kemungkinan, pemerintah tak perlu mengeluarkan biaya sebesar kesepakatan awal.

Kepala Badan Pengawas Kebijakan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo optimis harga riil 58,8 persen saham mayoritas Inalum yang dikuasai Konsorsium NAA bisa di bawah USD 558 juta.

Alasannya, taksiran nilai buku sebesar itu baru berdasarkan audit pada 31 Maret 2013. Maka, kinerja perusahaan, termasuk proyeksi penjualan selama 7 bulan terakhir wajib diperiksa.

"Karena dasarnya proyeksi, kemarin kan kita ajukan USD 558 juta berdasarkan 31 Maret, sekarang masih tahun berjalan. Maka, untuk kinerja 7 bulan berikutnya harus riil dong. Dengan koreksi-koreksi oleh BPKP, mestinya turun (harga)," ujarnya di komplek DPR, Jakarta, Rabu (30/10).

Sebagai gambaran, dalam rencana kerja Inalum 2013, disebutkan bahwa tahun ini memang akan ada penurunan penjualan alumunium, menjadi hanya USD 553 juta. Laba bersih perusahaan pengolah alumina terbesar Asia Tenggara itu juga turun menjadi USD 96 juta hingga akhir tahun nanti.

Hal-hal semacam itu yang bisa membuat nilai buku perusahaan berubah dari taksiran awal. "Namanya proyeksi pendapatan berdasarkan penjualan berapa. Itu riilnya auditor yang tahu angka valid, nanti di-review BPKP lagi," kata Mardiasmo.

Ditemui terpisah, Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku lega karena akhirnya Komisi XI DPR menyetujui pencairan dana untuk membeli 58,8 persen saham NAA di Inalum. Sebab, pihak Jepang dari beberapa pertemuan terakhir terindikasi belum ikhlas melepaskan pabrik di Sumatera Utara itu.

Jika tidak segera diputuskan akhir bulan ini, proses pembelian saham mayoritas bisa sangat rumit.

"Kalau pemerintah tidak mau ambil alih, Jepang akan perpanjang. Jepang mati-matian mau perpanjang. Yang kelihatan sekali, sampai mereka mau melihat opsi arbitrase berarti mereka sungguh-sungguh melihat ini sebagai sesuatu yang menguntungkan," kata Chatib.