Harga BBM Naik, Pembatasan Pembelian Pertalite Pakai MyPertamina Tetap Berlaku

Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Harga BBM jenis Pertalite naik menjadi Rp10.000 per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter. Harga solar naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Kemudian harga Pertamax naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Meski harga sudah naik, pembatasan konsumsi BBM subsidi melalui aplikasi MyPertamina tetap berlaku. Hal ini ditegaskan Menteri ESDM, Arifin Tasrif saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu (3/9).

"Pertamina sedang menyiapkan sistem pengawasan pengaturan digitalisasi (MyPertamina). Dengan metode ini, kita bisa mempertajam ketepatan penyaluran BBM subsidi," kata Arifin.

Arifin mengakui bahwa penyaluran BBM subsidi saat ini tidak tepat sasaran. Banyak kalangan masyarakat mampu justru membeli BBM subsidi jenis Pertalite maupun Solar subsidi.

“Ketepatan alokasi subsidi, bahwa banyak masyarakat menggunakan BBM subsidi meskipun tergolong mampu,” tegasnya.

Pendaftar Tembus Satu Juta

PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga mencatat lebih dari satu juta unit kendaraan telah mendaftar dalam Program Subsidi Tepat melalui platform MyPertamina.

"Hingga akhir Agustus ini sudah lebih dari satu juta unit kendaraan yang didaftarkan dalam Program Subsidi Tepat. Dari seluruh kendaraan tersebut sedikit ada pergeseran, di mana persentase jenis kendaraan Pertalite hampir 70 persen dan kendaraan pengguna Solar subsidi yang didaftarkan meningkat menjadi lebih dari 30 persen," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting di Jakarta, Rabu (31/8).

Pengguna Pertalite yang mendaftar, masih didominasi pengguna pribadi. Sedangkan untuk Solar komposisinya cukup seimbang antara pengguna pribadi dan kendaraan umum.

Program Subsidi Tepat saat ini bertujuan untuk mendata kendaraan yang menggunakan Pertalite dan Solar. Irto menjelaskan Pertamina perlu mendata konsumsi BBM bersubsidi, sehingga penyalurannya bisa lebih termonitor dan mencegah kecurangan atau penyalahgunaan di lapangan.