Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberi lampu hijau bagi pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah penyelamatan APBN agar tidak jebol karena subsidi. Tapi, DPR meminta agar anggaran yang berhasil dihemat dari kebijakan tersebut, dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Tapi pemerintah tidak sependapat. Meski ada penghematan anggaran dari kenaikan harga BBM, tidak ada tambahan alokasi anggaran infrastruktur. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, dana penghematan akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran tahun ini.

Anggaran penghematan tersebut tidak akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang besar seperti jalan. Hatta menyebut, anggaran yang dihemat tidak terlalu signifikan. Terlebih, kuota subsidi BBM diprediksi bisa melonjak hingga 50 juta kilo liter.

"Penghematan itu sebagian besar menutup defisit jadi sebetulnya tidak ada ruang yang terlalu besar untuk kita gunakan tahun ini, tapi tahun depan nanti sudah lebih ada space kita yang bisa digunakan pembangunan infrastruktur tapi kita sekarang menambal dulu defisit yang besar karena penggunaan BBM yang meloncat dari 46,01 juta jadi 50 juta lebih, kita tutup dari penghematan itu," ujar Hatta yang ditemui usai acara pelantikan eselon I di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (14/5).

Hatta menambahkan dana penghematan akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur skala kecil yang ada di daerah-daerah seperti pembangunan irigasi untuk pertanian.

Hatta yang saat ini merangkap tugas menjadi Plt Menkeu menuturkan, pemerintah telah memangkas sebagian pos anggaran sebagai bentuk penghematan sekaligus agar defisit tidak terlalu lebar.

"Memang sudah ada formula yang paling penting untuk melakukan pemotongan, misalkan infrastruktur kita hindarkan untuk dipotong, tapi bangun gedung, perjalanan dinas kita potong, belanja barang yang bisa kita hemat kita lakukan," jelasnya.