Harga Ayam Anjlok, Peternak Telan Kerugian Hingga Rp2 Triliun

Merdeka.com - Peternak ayam yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) mengaku rugi hingga Rp2 triliun. Hal ini disebabkan anjloknya harga ayam hidup (live bird).

Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Indonesia (Pinsar) Jawa Tengah, Parjuni, mengatakan Rp2 triliun tersebut merupakan total kerugian seluruh peternak secara nasional.

"Karena memang saya sendiri pun sudah miliaran rugi dan saya sendiri termasuk yang paling kecil diantara teman-teman lain. Teman-teman saya ratusan miliar merugi," kata dia, di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (27/11).

Dia mengatakan, harga ayam di tingkat peternak berada di level Rp16.000-17.000 per kilogram. Padahal, harga acuan yang sudah diatur dalam Permendag nomor 96 tahun 2018, batas bawahnya sebesar Rp18.000/kg.

"Hari ini kalau di Jabar mungkin lebih murah lagi karena masuk dari Jateng ke sini, itu kira-kira Rp16.000-17.000/kg. HPP kita Rp18.000," ungkapnya.

Kerugian peternak juga disampaikan Wakil Sekjen I Pinsar Indonesia, Muhlis Wahyudi. Dia bahkan sudah merugi hingga Rp50 miliar dalam kurun waktu 10 bulan terakhir.

"Sudah nyungsep. Kalau kami sekarang di internal kami sudah Rp50 miliar. Kandang internal kami. Kandang saya. Kalau nasional sudah triliunan," ujar dia.

Tuntut Pemerintah Jalani Aturan Menyeluruh

Muhlis meminta pemerintah agar menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan dengan total. Sebab, selama ini penerapan kebijakan masih berjalan setengah-setengah. Dalam arti ada bagian yang dilaksanakan sementara yang lain tidak dijalankan.

"Jangan hanya sekedar aturan-aturan, tapi implementasinya di lapangan tidak ada pengawasan," tegasnya.

Sebagai contoh, dia menyebutkan Permendag No 96/2018. Aturan ini kata dia, tidak berjalan secara penuh. "Misalnya pasal 3, kalau harga di bawah harga acuan yang 18.000 sampai Rp20.000, Pemerintah akan bergerak. Justru yang berjalan pasal 4, ketika harga di atas harga acuan Pemerintah baru bergerak untuk menurunkan harga. Itu kan kacau. Kita jadi korban," ungkapnya.

Sebenarnya pada 31 Januari 2018, telah terbit Surat Menteri Perdagangan yang menetapkan harga acuan sebesar Rp20.000-22.000. Namun langkah ini pun tidak berdampak banyak.

"Surat Menteri Perdagangan No 18 Tahun 2019, tanggal 31 Januari harga acuan di Rp20.000-22.000. Realita harganya Rp17.000, Rp16.000, Rp15.000. Itu berlaku 31 Januari sampai 31 Maret. Realita malah jauh di bawah. Apa gerakannya? Nggak ada. Setelah 31 Maret kembali lagi ke Permendag 96," ujar dia.

Menurut dia, sepanjang Januari-Oktober hanya dua bulan pihaknya bisa mendapat untung. Selebihnya rugi. "Bulan ini (November) kita belum tahu karena HPP kita tinggi," tandasnya.