Merdeka.com - Ketua Umum Parade Nusantara Sudir Santoso mengatakan bahwa dari dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 82 triliun hanya 40 persen yang sampai ke desa di seluruh Indonesia. Dia mengatakan pengelolaan dana desa yang ditangani oleh 14 kementerian membuat alokasi dana tidak efektif dan cenderung dijadikan celah korupsi oleh beberapa pihak.

Sudir mengatakan, dana desa tersebut berasal dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diambil dari APBN. "Asumsinya ada 71.000 desa (di Indonesia). Artinya minimal 1 desa mendapat Rp 1 miliar lebih setiap tahun," kata dia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh organisasi kepala desa di Indonesia tersebut, bantuan ke setiap desa jauh lebih kecil dibandingkan dengan bantuan yang seharusnya didapat. Sudir mengatakan bahwa nilai total anggaran desa termasuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri) hanya Rp 150 hingga Rp 200 juta per desa dari yang seharusnya sebesar Rp 1 miliar. "Artinya itu kan hanya 40 persen dari yang seharusnya. Uangnya ke mana? Habis sama ongkos?" kata dia.

Melalui beberapa proyek yang dilakukan oleh 14 kementerian, Sudir mengatakan bahwa banyak proyek yang dikorupsi. Misalnya saja program yang ditangani oleh Kementerian PU dan Kemenakertrans yang sekarang dikorupsi, termasuk revitalisasi lapangan olahraga. "Padahal obyeknya satu, pembangunan desa," tegas dia.