Merdeka.com - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas mengkritik keras kebijakan pemerintah Jokowi - JK dalam mengatasi kekeringan di beberapa daerah Indonesia. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak memberikan pompa air pada petani di Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Dwi menyebut, petani di Indonesia mayoritas sudah mempunyai pompa air. Petani membutuhkan air bukannya pompa. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah lebih memperhatikan petani secara mendalam.

"Karena sesungguhnya setelah kita lakukan survei di lapangan, sekitar 90 persen petani itu sudah mempunyai pompa air. Kalaupun ada yang tidak punya, mereka biasa meminjam. Lagipula sekarang sedang musim kemarau, airnya juga enggak ada kan," ujar Andreas kepada wartawan di Gedung Sucofindo, Jakarta Selatan, Selasa (28/7).

Andreas meminta agar pemerintah merespon secara serius dampak dari musim kemarau yang saat ini terjadi. "Jangka pendeknya dengan tidak lagi menyarankan petani menanam padi. Sebentar lagi akan memasuki musim panen kedua sekitar bulan Juli atau Agustus," tuturnya.

Setelah musim panen kedua, lanjut Andreas, sudah dapat dipastikan petani tidak akan bisa menanam padi.

"Karena kemarin BMKG juga sudah menyatakan el nino semakin lama akan menguat sampai akhir tahun ini. Sudah barang tentu ini jadi persoalan besar. Pemerintah harus berupaya menyelamatkan tanaman padi yang berumur 60 hari. Kalau tanaman yang kurang dari 60 hari sudah beresiko kekurangan air," jelasnya.

Untuk itu, Andreas menyarankan agar pemerintah khususnya pemerintah daerah agar membuka kembali peta sumber daya air.

"Dan perlu juga mengebor sumur-sumur untuk menyediakan air. Itu justru yang penting dari pada menyediakan pompa. Pengerjaan sumur bor hanya sehari dua hari itu untuk yang kedalamannya dangkal. Langkah itu bisa digunakan sebagai antisipasi jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang bisa dengan mulai memetakan sumber daya air di tingkat Kabupaten," tutupnya.