Gugatan UU Minerba diterima, kewenangan pemerintah tetap sama

Reporter : Saugy Riyandi | Kamis, 22 November 2012 18:12




Gugatan UU Minerba diterima, kewenangan pemerintah tetap sama
kapal tambang. shutterstock

Merdeka.com - Setelah diterimanya sebagian gugatan atas Undang-undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) nomor 4 tahun 2009, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan putusan tersebut tidak mengurangi kewenangan pemerintah pusat dalam menentukan wilayah pertambangan.

"Hasil Putusan MK atas pengajuan judicial review UU Minerba oleh Bupati Kutai Timur hasilnya "dikabulkan sebagian" yaitu Pemerintah tetap berwenang menetapkan WP, WUP, WIUP, yang dulunya "setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah" harus diartikan "Penetapaan Pemerintah atas WP, WUP, WIUP adalah setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah." Dengan demikian tidak mengurangi kewenangan (pemerintah) pusat," ujar Thamrin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/11).

Saat ini, lanjut Thamrin, pihaknya dalam waktu dekat akan menyusun Prosedur Standar Operasional di wilayah pertambangan. "Tindak lanjut keputusan MK tersebut, dalam waktu dekat kami akan menyusun Standart Operational Procedure (SOP) untuk penetapan wilayah pertambangan," tegasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian gugatan Bupati Kabupaten Kutai Timur untuk uji materiil Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Tiga pasal dalam undang undang tersebut diganti sehingga kewenangan pemerintah pusat untuk menentukan wilayah pertambangan tidak lagi ada.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD telah membacakan amar putusan untuk gugatan pengujian UU Minerba oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur Isran Noor dengan "mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian." Dalam amar putusan tersebut, pernyataan pasal 6 ayat 1 huruf e, pasal 9 ayat 2, pasal 14 ayat 1, dan pasal 17 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba diubah sebab bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam amar putusan, disebutkan bahwa pasal 9 ayat 2 diubah menjadi "WP (Wilayah Pertambangan) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia."

[rin]

KUMPULAN BERITA
# Tambang

JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya






Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG iREPORTER
LATEST UPDATE
  • Paripurna tandingan kubu Jokowi penuh canda dan sindiran ke KMP
  • 'Gerakan ISIS' Aceh minta pasangan mesum di salon dicambuk
  • ISIS ancam bunuh warga Barat dengan virus Ebola
  • Fadli Zon: DPR tandingan ilegal inkonstitusional!
  • Fadli Zon akui tukang tusuk sate salah, polisi sudah benar
  • Presiden Jokowi instruksikan dana bansos tak lagi uang cash
  • Pembagian tak rata, penjambret yang bunuh korbannya berkelahi
  • Perekonomian mati jika Jokowi tak segera naikkan harga BBM
  • Mengapa Pramono Anung batal jadi ketua DPR tandingan?
  • Warga Mampang: Kalau orang baru, rumahnya didatangi kuntilanak
  • SHOW MORE