Gugatan UU Minerba diterima, kewenangan pemerintah tetap sama

Reporter : Saugy Riyandi | Kamis, 22 November 2012 18:12

Gugatan UU Minerba diterima, kewenangan pemerintah tetap sama
kapal tambang. shutterstock

Merdeka.com - Setelah diterimanya sebagian gugatan atas Undang-undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) nomor 4 tahun 2009, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan putusan tersebut tidak mengurangi kewenangan pemerintah pusat dalam menentukan wilayah pertambangan.

"Hasil Putusan MK atas pengajuan judicial review UU Minerba oleh Bupati Kutai Timur hasilnya "dikabulkan sebagian" yaitu Pemerintah tetap berwenang menetapkan WP, WUP, WIUP, yang dulunya "setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah" harus diartikan "Penetapaan Pemerintah atas WP, WUP, WIUP adalah setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah." Dengan demikian tidak mengurangi kewenangan (pemerintah) pusat," ujar Thamrin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/11).

Saat ini, lanjut Thamrin, pihaknya dalam waktu dekat akan menyusun Prosedur Standar Operasional di wilayah pertambangan. "Tindak lanjut keputusan MK tersebut, dalam waktu dekat kami akan menyusun Standart Operational Procedure (SOP) untuk penetapan wilayah pertambangan," tegasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian gugatan Bupati Kabupaten Kutai Timur untuk uji materiil Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Tiga pasal dalam undang undang tersebut diganti sehingga kewenangan pemerintah pusat untuk menentukan wilayah pertambangan tidak lagi ada.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD telah membacakan amar putusan untuk gugatan pengujian UU Minerba oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur Isran Noor dengan "mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian." Dalam amar putusan tersebut, pernyataan pasal 6 ayat 1 huruf e, pasal 9 ayat 2, pasal 14 ayat 1, dan pasal 17 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba diubah sebab bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam amar putusan, disebutkan bahwa pasal 9 ayat 2 diubah menjadi "WP (Wilayah Pertambangan) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia."

[rin]

Komentar Anda


Suka artikel ini ?
Kunjungi portal hao123 untuk akses internet aman dan nyaman

KUMPULAN BERITA
# Tambang

JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya





Be Smart, Read More
Back to the top
Today #mTAG
LATEST UPDATE
  • Siapa yang diuntungkan dari perang mata uang?
  • Brigjen Victor dimutasi karena pensiun, diganti oleh Bambang Waskito
  • Kemana suara aktivis antikorupsi saat pencopotan Budi Waseso?
  • Film Angry Birds jelaskan kisah awal kemarahan burung-burung imut
  • RAPBN 2016, delapan BUMN dapat PSO sebesar Rp 201,3 triliun
  • Kapolri sudah keluarkan Telegram Rahasia Budi Waseso jadi kepala BNN
  • Dua alasan Presiden Jokowi tolak kereta cepat buatan Jepang & China
  • Misteri kematian Inne Saad, bunuh diri atau dibunuh?
  • 'Budi Waseso harus dilindungi secara hukum saat berantas korupsi'
  • Jerman dan krisis pengungsi di Eropa
  • SHOW MORE