Gubernur harus berani pecat pejabat dan PNS berkinerja buruk

Merdeka.com - Ombudsman Republik Indonesia mencatat banyak satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang kinerja pelayanan publiknya buruk. Salah satu yang disoroti misalnya satuan Pengawasan Penertiban Bangunan (P2B).

Di DKI Jakarta, Ombudsman banyak menerima laporan kalau instansi itu tak bekerja maksimal, sehingga bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukkan menjamur.

"Itu sumber masalah terlalu banyak di P2B itu, pemerintah provinsi harus berani merombak tata kerjanya di situ," kata Ketua Ombudsman Republik Indonesia Danang Girindrawadhana di Kementerian Keuangan, Jumat (18/7).

Contoh-contoh kecil seperti itu, menurut Danang, bertebaran di seluruh Indonesia. Membiarkan pelayanan publik buruk, hanya akan merendahkan daya saing negara ini menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun depan.

Sanksi bagi pejabat dan penyelenggara pelayanan publik berkinerja buruk sebetulnya sudah diatur dalam beleid itu. Danang mengingatkan pasal 54 UU nomor 25/2009, tegas menyatakan sang pejabat harus diberhentikan dengan tidak hormat, semisal tidak mau membuat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk perizinan usaha.

"Dia bisa diberhentikan tidak hormat atay atas permintaan sendiri karena tidak mematuhi standar itu. Nah ini yang belum digencarkan oleh pemerintah," tegasnya.

Secara umum, tingkat kepatuhan layanan publik 34 kementerian di pusat terhadap perbaikan layanan sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 baru 20 persen. Sedangkan di tingkat badan/lembaga negara baru 27 persen.

Paling parah, kata Danang, adalah pemda, dengan rata-rata kepatuhan hanya 9 persen.

"Jadi diperingatan 5 tahun UU itu, pelayanan publik kita masih miris. Pemerintah masih kita nilai belum benar-benar serius mendesak semua unit pelayanan publiknya untuk mematuhi UU itu. Padahal UU (25/2009) itu adalah uu yang membela masyarakat," ujarnya.