Merdeka.com - Terkuaknya kasus penyadapan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh Dinas Intelijen Australia empat tahun lalu, memicu kemarahan publik dan politikus. Banyak pihak mendesak pemerintah membuat kebijakan balasan.

Tak terkecuali presiden turut memunculkan wacana serupa. "Kita juga akan meninjau kembali sejumlah agenda kerja sama bilateral, akibat perlakuan Australia yang menyakitkan itu," kata Presiden melalui akun twitternya @SBYudhoyono.

Masalahnya, dari sisi perdagangan, Indonesia justru akan rugi bila bersikap reaktif misalnya dengan memboikot produk asal Negeri Kanguru tersebut. Terutama untuk komoditas daging sapi.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengingatkan, Indonesia beberapa waktu ke depan masih bergantung pada pasokan daging sapi dari Australia.

"(Kalau boikot impor sapi) bisa-bisa enggak makan daging sapi. Kita tahun depan butuh sapi 4 juta ekor, peningkatan konsumsi setiap tahun 15 persen. Dari kebutuhan, kita hanya bisa menyediakan 1-2 juta ekor," ujarnya di sela-sela kunjungan ke kantor redaksi merdeka.com, Jakarta, Senin (19/11).

Gita memastikan, persoalan utama Indonesia dalam isu fluktuasi harga daging adalah pasokan sapi dari hulu. Karena tak mungkin semua ternak dipotong, maka dari 13 juta sapi hasil sensus nasional termutakhir, hanya 15 persen yang boleh disembelih. Artinya baru 2 juta ekor sapi bisa dipenuhi dari dalam negeri, sisanya terpaksa harus didatangkan asing. "Kalau produksi dalam negeri sesuai target, saya enggak perlu impor," tegasnya.

Ketergantungan ini semakin langgeng berkat putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Beleid itu ditafsirkan MK sebagai kewajiban pemerintah menerapkan sistem basis negara dalam mendatangkan sapi impor.

Artinya, ketika sebuah negara salah satu areanya memiliki rekam jejak ternak belum bebas penyakit kuku dan mulut, maka sama sekali tak boleh ada aktivitas importasi.

Dengan demikian, pemerintah terkesan hanya boleh mengimpor sapi dari Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. "UU itu diinterpretasikan seakan-akan kita hanya bisa impor dari Australia saja. Jadi enggak ada liberalisasi. Sebetulnya bisa datangkan dari Jepang, Amerika, Kanada, tapi ini kan negara mahal. Paling dekat Australia," kata Gita membeberkan.

Jika ingin biaya impor daging sapi lebih murah, Indonesia sebetulnya bisa berpaling ke India. Harga dagingnya cuma separuh dari Australia, membuat sapi India dilirik banyak negara, termasuk Malaysia.

Persoalannya, pemerintah wajib merevisi terlebih dulu putusan soal UU Peternakan tersebut. Sebab, India sebagian daerahnya belum dianggap bebas penyakit kuku dan mulut, sehingga memaksakan impor dari sana akan dianggap melanggar aturan.

"Jadi kita terbelenggu. Kalau saya larang importasi dari Australia, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak ada alternatif dari negara lain, harga daging sapi bisa Rp 400.000 per kilo," ucap Gita yang mengaku turut mengutuk aksi penyadapan intel Australia terhadap beberapa pejabat Indonesia.

Lepas dari persoalan ketergantungan pada negara asal impor, harga daging sapi di pasaran sejauh ini masih bervariasi di kisaran Rp 95.000-85.000 per kilogram secara nasional. Sedangkan daging sapi beku, harga sekitar Rp 70.000 untuk pasar ritel modern.

Sapi asal Australia merupakan senjata andalan Kementerian Perdagangan menurunkan harga yang tak kunjung kembali ke level normal sejak akhir tahun lalu. Sampai awal November 2013, sudah direalisasikan impor 36.000 ekor sapi bakalan dari Negeri Kanguru.

Sejauh ini, baru 6.600 ekor yang telah masuk Rumah Potong Hewan (RPH). Hingga akhir tahun, pemerintah mengeluarkan izin impor buat mendatangkan 75.000 ekor sapi bakalan supaya harga bisa turun ke target Rp 75.000 per kilo.