Genjot satu juta rumah murah, pemerintah revisi 10 aturan

Merdeka.com - Pemerintah bakal mengubah sedikitnya sepuluh regulasi menghambat pembangunan satu juta rumah murah.

"Dilaporkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, Perumnas, BTN sebagai official bank untuk perumahan rakyat ini, apa-apa saja regulasi yang perlu diperbaiki atau disederhanakan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono saat mengikuti rapat terkait perumahan di kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jakarta, Selasa (5/5).

Hadir dalam forum tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan, Direktur Utama BTN Maryono dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya.

Basuki menyebut salah satu peraturan bakal direvisi terkait batasan investasi BPJS Ketenagakerjaan.

"Misalnya, aturan sebelumnya hanya boleh investasi 5 persen bakal diubah menjadi 30 persen. Sehingga investasi bisa sebesar Rp 48 triliun," jelas Basuki.

Selain itu, peran Perumnas juga diperkuat, tidak hanya sebagai pengembang tetapi juga pengelola perumahan. Kemudian BTN diberi tugas khusus sebagai penjamin dalam pembangunan perumahan

"BTN juga gitu, diberi penugasan yang khusus, yaitu penugasan perumahan khusus untuk jaminan pemerintahan," jelas Basuki.

Menurutnya, sebanyak 331 ribu dari target satu juta rumah murah siap diluncurkan di sejumlah provinsi. Diantaranya, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

"Yang sudah dikerjakan sebelum groundbreaking sekitar 20 ribuan, pada saat groundbreaking sekitar 103 ribu."

Sebanyak 331 ribu hunian murah tersebut terdiri dari rumah tapak dan rumah susun. Pembangunan rumah tapak akan diselesaikan dalam tiga bulan. Sementara rumah susun, target penyelesaian sekitar satu tahun.

"Karena itu akan dihitung berapa kebutuhan uang muka dan berapa kebutuhan subsidi bunganya. Setiap bulan akan dilakukan monitor terus sampai benar-benar yakin program berjalan," ujar Basuki.