Genjot peran lembaga keuangan mikro, OJK permudah aturan

Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan regulasi lunak atau relaksasi persyaratan perizinan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Nantinya, program relaksasi tersebut dapat mempermudah perizinan dan pengembangan LKM sehingga mampu meningkatkan peranan dalam program pembangunan kesejahteraan usaha masyarakat.

"Antara lain penyederhanaan, persyaratan perizinan LKM. Persyaratan proyeksi neraca dan dan laba empat bulanan diubah menjadi tahunan," kata Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non bank (INKB) Edy Setiadi kepada wartawan di Kantornya, Jakarta (8/1).

Edy menambahkan, penyederhanaan aturan bertujuan untuk merangsang para pelaku atau lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat bisa memperoleh izin usaha dari OJK.

"Kedua, permohonan izin usaha dengan setoran modal secara tunai dan non tunai (ekuitas bersih setelah memperhitungkan penyisihan penghapusan pinjaman)," kata Edy.

Dia menambahkan untuk beberapa calon LKM di desa akan diberi batas waktu sampai dua tahun untuk menyerahkan proyeksi neraca keuangannya. "Sampai Januari 2018," ujarnya.

Pihaknya menjelaskan peraturan OJK penyelenggaraan usaha LKM termasuk penambahan kegiatan usaha berbasis fee antara lain dapat menjadi agen asuransi mikro, bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan melalui channeling atau joint financing.