Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Genjot kinerja pembiayaan, Menkeu Bambang lebur SMI dan PIP

Genjot kinerja pembiayaan, Menkeu Bambang lebur SMI dan PIP Bambang Brodjonegoro. ©AFP PHOTO

Merdeka.com - Pemerintah berniat melebur PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku, penyatuan itu dilakukan agar pemerintah memiliki lembaga pembiayaan infrastruktur lebih kuat.

‪"Ini agar SMI menjadi lembaga pembiayaan yang kuat, apalagi selama ini PIP sebagai Badan Layanan Umum (BLU) tidak bisa bergerak lincah," kata Bambang di Jakarta, Selasa (20/1) malam.‬

‪Menurut Bambang, peleburan ini lantaran PIP kurang produktif dalam menyalurkan kredit investasi yang menjadi fokus pemerintah guna mendorong infrastruktur. Selain itu, kebijakan ini diambil agar tidak ada lagi dualisme lembaga pembiayaan.

"Dasarnya supaya SMI bisa jadi lembaga pembiayaan infra yang kuat. dan tidak ada dualisme. PIP kan jadi campur-campur. BLU tidak bisa bergerak lincah karena setiap transaksi tidak boleh rugi," ungkapnya.

‪Agar penggabungan lancar, kata Bambang, pemerintah telah menyiapkan penyertaan modal negara sebesar Rp 18,4 triliun untuk SMI dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kejari Serang Hentikan Penuntutan Kasus Pengembala Ternak Jadi Tersangka karena Lawan Pencuri

Kejari Serang Hentikan Penuntutan Kasus Pengembala Ternak Jadi Tersangka karena Lawan Pencuri

Kejari Serang menyatakan kasus Muhyani tidak layak untuk dilimpahkan ke pengadilan pengembala ternak itu melakukan pembelaan terpaksa.

Baca Selengkapnya
Berkas 6 Penyekap dan Pemerkosa Siswi SMP Segera Dilimpahkan ke Kejari, 3 Tersangka di Bawah Umur

Berkas 6 Penyekap dan Pemerkosa Siswi SMP Segera Dilimpahkan ke Kejari, 3 Tersangka di Bawah Umur

Berkas perkara tiga tersangka anak di bawah umur dipercepat prosesnya guna mempercepat persidangan di peradilan.

Baca Selengkapnya
MK Buka Peluang Panggil 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres, Tapi Ada Syarat Khususnya

MK Buka Peluang Panggil 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres, Tapi Ada Syarat Khususnya

Keempat menteri Jokowi itu adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perdagangan Zu

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Menaker Apresiasi Pemerintah Jerman yang Minat dengan Tenaga Perawat Indonesia

Menaker Apresiasi Pemerintah Jerman yang Minat dengan Tenaga Perawat Indonesia

Saat ini Indonesia dalam tahap pengembangan SIPK dalam upaya meningkatkan partisipasi industri untuk memanfaatkannya.

Baca Selengkapnya
Kebiasaan Pemicu Nyeri Lutut, Perlu Dihindari

Kebiasaan Pemicu Nyeri Lutut, Perlu Dihindari

Nyeri lutut bisa bertambah parah karena beberapa kebiasaan yang tak sehat.

Baca Selengkapnya
Izin Dicabut OJK, Simpanan Nasabah BPR Usaha Madani Karya Mulia Segera Dikembalikan LPS

Izin Dicabut OJK, Simpanan Nasabah BPR Usaha Madani Karya Mulia Segera Dikembalikan LPS

Izin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Berkas Dua Tersangka Penganiayaan Santri di Kediri Diserahkan ke Kejari, Sisanya Masih Diproses

Berkas Dua Tersangka Penganiayaan Santri di Kediri Diserahkan ke Kejari, Sisanya Masih Diproses

Berkas Dua Tersangka Penganiayaan Santri di Kediri Diserahkan ke Kejari, Sisanya Masih Diproses

Baca Selengkapnya
Buruh di-PHK dan THR Tidak Dibayar Jelang Lebaran, Ayo Laporkan ke Sini

Buruh di-PHK dan THR Tidak Dibayar Jelang Lebaran, Ayo Laporkan ke Sini

Layanan pengaduan itu dibuka Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Baca Selengkapnya
Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.

Baca Selengkapnya