Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Genjot kinerja ekonomi RI, Menteri Yuddy hapus jam istirahat PNS

Genjot kinerja ekonomi RI, Menteri Yuddy hapus jam istirahat PNS PNS DKI. ©2015 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi berjanji terus memperbaiki masalah pelayanan publik yang bersinggungan dengan masalah ekonomi. Pasalnya, Indonesia butuh banyak investasi guna menggairahkan perekonomian.

Adapun salah satu cara yang digunakan Menteri Yuddy, dengan menghapus sistem istirahat para pegawai layanan publik di lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan perekonomian. Setidaknya, sudah 80 persen layanan publik kementerian tidak ada jam istirahat.

"Kalau dalam masalah ekonomi, inefisiensi birokrasi kan harus dipangkas. Yang dikerjakan Menteri PAN-RB itu kan dalam ekonomi mendukung salah satu memperbaiki layanan langsung yang terlibat masalah ekonomi, seperti lembaga perizinan, misalnya BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)," kata Menteri Yuddy di Bandung, Sabtu (12/9).

Menurut Yuddy, seharusnya pertumbuhan Indonesia pada semester II-2015 mampu mencapai 5 persen. Sebab, masih ada belanja negara sebesar Rp 500 triliun belum bisa dicairkan.

Menteri Yuddy juga mengklaim diperintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendorong penyerapan anggaran kementerian lain. Penghapusan jam istirahat inilah menjadi kebijakan yang bisa dilakukannya. "Jadi Menteri PAN-RB diminta presiden untuk mendorong penyerapan anggaran," terangnya.

Sebelumnya, Direktur Sustainable Development Indonesia, Drajad Wibowo menjelaskan, untuk menarik investor menanamkan modalnya, pemerintah tidak cukup menerapkan kebijakan insentif pajak. Pemerintah juga harus memangkas birokrasi yang selama ini membuat investor kesulitan.

Dia meminta agar Menteri Yuddy membereskan masalah birokrasi selama ini. "Pemerintah harus benar-benar probisnis, membuat orang nyaman berproduksi di Indonesia. Kita semua sudah tahu hambatannya, tolong pangkas," kata Drajad saat diskusi di Jakarta, Sabtu (29/8).

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.

Baca Selengkapnya
Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun
Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun

Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2024
Sri Mulyani Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen di 2024

Proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Anies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19
Anies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19

Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.

Baca Selengkapnya
Gaji TNI/Polri dan PNS Naik 8 Persen Mulai Awal Tahun 2024, Nominalnya Jadi Segini
Gaji TNI/Polri dan PNS Naik 8 Persen Mulai Awal Tahun 2024, Nominalnya Jadi Segini

Jokowi berharap gaji PNS dapat meningkatkan kinerja serta akselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

Baca Selengkapnya
PNS Mulai Pindah Juni 2024, Tapi Suplai Gas dan Listrik di IKN Baru Masuk bulan Agustus
PNS Mulai Pindah Juni 2024, Tapi Suplai Gas dan Listrik di IKN Baru Masuk bulan Agustus

Dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah ditetapkan menjadi pemasok energi tetap oleh Badan Otorita IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional
Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional

Tujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Apresiasi Pj Gubernur Kaltim untuk Perkembangan Ekonomi di Penajam Paser Utara
Apresiasi Pj Gubernur Kaltim untuk Perkembangan Ekonomi di Penajam Paser Utara

Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu contoh perkembangan yang sangat cepat di bidang ekonomi salah satunya UMKM.

Baca Selengkapnya