Merdeka.com - PT Bank Negara Indonesia dan PT Garuda Indonesia sepakat melakukan transaksi lindung nilai alias hedging. Kebijakan ini untuk mengamankan Rupiah dari gejolak fluktuasi.

BNI dan Garuda Indonesia sepakat melakukan transaksi lindung nilai berupa Cross Currency Swap (CCS) senilai Rp 500 miliar dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, atas pokok utang dan bunga pinjaman.

Head of Treasury BNI Bimo Notowidigdo mengatakan, transaksi lindung nilai mendesak diterapkan mengingat ketidakpastian di pasar keuangan internasional berpotensi berdampak negatif bagi perekonomian nasional.

Adanya ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve akan menaikkan suku bunga kebijakan (Fed Funds) memicu potensi penarikan keluar dana valas dari emerging market atau negara berkembang.

"Dalam rangka menghadapi kemungkinan terjadinya peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah akibat repatriasi laba oleh investor asing tersebut, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengimbau agar BUMN dan perusahaan swasta melakukan transaksi lindung nilai (hedging)," ucap Bimo di Gedung BNI, Jakarta, Rabu (25/6).

Direktur Keuangan Garuda Indonesia Handrito Hardjon mengatakan, uang Rp 500 miliar berasal dari kas internal akan dihedging untuk 3 tahun ke depan. Hedging kali ini menetapkan nilai tukar dan suku bunga yang tetap.

"Intinya kita lakukan ini untuk exchange rate karena fluktuasi besar. Pendapatan kita banyak Rupiah sedangkan kita biaya banyak dalam bentuk USD. Dana Rp 500 miliar ini untuk operasional kreditor asing atau kebutuhan asing currency kita hedging uang kita rupiah ke dolar. Itu dari uang kita," tegasnya di tempat yang sama.

Direktur Tresuri & IF BNI Suwoko Singoastro mengatakan, Task Force Stabilisasi Valas BUMN, yang terdiri dari BI, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Bank BUMN dan beberapa perusahaan BUMN telah aktif mengkaji potensi transaksi lindung nilai.

Pada tanggal 25 September 2013 dikeluarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai BUMN, yang diperkuat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank pada tanggal 7 Oktober 2013. Namun, berdasarkan data BI, dari total 138 perusahaan BUMN baru dua perusahaan BUMN yang telah melakukan lindung nilai.