Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak bersedia didesak buat mempercepat pembebasan lahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dia pun mempersilakan bila pemerintah pusat  punya target sendiri menyelesaikan financial closing dengan investor Jepang pada Oktober mendatang.

Politikus PDIP ini mengaku tahu, molornya megaproyek itu bisa menimbulkan defisit listrik Pulau Jawa pada 2017. Ini semua akibat lemahnya pemerintah pusat  mengontrol cara PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) selaku pelaksana teknis membeli lahan warga.

"Pendekatannya keliru, sudah kebacut, terlanjur. Salahnya karena tidak ada pendekatan sosial. Kita hanya fasilitasi perizinan kok, yang seharusnya tidak nyaman pusat," ujarnya di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Rabu (30/4).

Pemprov Jateng dalam posisi mendukung sikap warga, yang rata-rata petani, mendapat ganti rugi lahan cocok tanam pengganti. Dari informasi diterima Ganjar, persoalan di Batang berlarut-larut, karena Bhimasena membayar warga dengan nominal berbeda-beda. Sebagian mendapat ganti rugi Rp 400.000 per meter, tapi warga di lain tempat hanya memperoleh Rp 100.000 saja.

"Kayak gitu kan penyelesaian gaya makelar. Seharusnya petaninya pindah ya dikasih stimulus, dikasih lahan pengganti setara, itu baru namanya ganti untung," kata Ganjar.

Jika memang pemerintah pusat mematok target pembebasan lahan rampung sebelum Oktober, Ganjar mengingatkan supaya warga tidak diperlakukan beda-beda. Janji ganti rugi juga wajib ditepati.

"Tentu saja apa yang diomongkan jangan ditarik-tarik, di mana-mana soal lahan begitu," cetusnya.

Kebutuhan pembebasan lahan untuk memuluskan PLTU Batang, Jawa Tengah, tinggal 29 hektar. Akan tetapi, rata-rata itu justru tanah warga yang berada di calon lokasi fasilitas kunci, semisal turbin atau generator.

"Kalau tidak bisa dibebaskan, tidak bisa dibangun walaupun ini tinggal sekitar 10 persen dari total kebutuhan lahan. Karena tanah itu lokasinya di tempat boiler, di turbin. Tidak bisa dicicil (pembebasan lahannya), karena itu lokasi utamanya," kata Direktur Bisnis dan Manajemen Resiko (BMR) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Murtaqi Syamsuddin.

PT BPI menawarkan harga ganti rugi pembebasan tanah sebesar Rp 100.000 per meter. Akan tetapi, warga di Desa Ujungnegoro dan Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Batang, menolak harga yang ditawarkan dan sempat meminta ganti rugi naik hingga Rp 400.000 per meter.

Dari total luas tanah yang dibutuhkan seluas 226 hektar, saat ini BPI telah merealisasikan 197,46 hektar.

Ditemui terpisah, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menilai pengembang dan investor PLTU Batang sudah memahami tidak bisa terlalu kaku menghadapi masyarakat. Beberapa strategi sudah disiapkan, agar lahan terbebaskan semua Oktober mendatang. "Kita minta pengembang agar semua masalah itu diselesaikan. Kita optimis dengan pelbagai pendekatan menyelesaikan itu," kata Hatta.

Hatta mengatakan risiko bila PLTU Batang tidak mulai dibangun pada Oktober adalah defisit pasokan listrik di Pulau Jawa. Selain itu, kepercayaan investor asing terhadap skema Kerja Sama Publik-Swasta (KPS) dipertaruhkan. 

Sebab, kucuran Rp 40 triliun yang sebagian besar didanai dengan utang dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC), tidak bisa dicairkan. Jepang turut menyumbangkan mesin pembangkit teknologi terbaru, agar batu bara yang jadi sumber listrik di Batang lebih rendah kadar emisinya.

"Ini satu-satunya proyek dengan pola KPS yang sangat besar, dan baru pertama kali 2 X 1.000 MW dalam teknologi tinggi. Jadi tidak boleh gagal karena dia memasok 30 persen Jawa, kalau tidak terpasok, pada 2017 akan terjadi defisit listrik di Jawa," ungkap Hatta.