Merdeka.com - Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Munaslub ini dilakukan untuk memilih Ketua umum GINSI yang baru dan penyusunan AD/ART serta menetapkan pengurus GINSI baru.

Plt Ketua Umum BPP GINSI, Erwin Taufan mengatakan penyelenggaraan Munaslub ini merupakan hasil pertemuan yang dilakukan oleh tujuh Badan Pengurus Daerah (BPD) GINSI. Mereka meminta agar diselenggarakan Munaslub terkait dengan pemberhentian dirinya sebagai Sekjen GINSI oleh Ketua Umum Anton Sihombing beberapa waktu lalu.

Ketujuh ketua BPD GINSI yakni Subandi (DKI), Habibudin (Banten), Dianto (Sumut), Romzy Abdat, (Jatim), Abidin (Sulsel), Jhoni (Riau), Budiatmoko (Jateng) juga menandatangani mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum GINSI Anton Sihombing yang dianggap melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Anton dianggap telah melakukan pelanggaran organisasi di antaranya tidak melakukan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), rapat pimpinan selama periode berjalan hingga hari ini tidak ada kegiatan sesuai dengan AD/ART yang sudah ditetapkan dan melakukan pemecatan secara sepihak tanpa menggelar musyawarah atau rapat pleno secara sah.

"Ada sekitar 13 poin pelanggaran secara organisasi terhadap ketua yang lama dan itu di musyawarahkan ada surat pernyataan nya di tanda tangani oleh setiap BPD, pelanggaran mendasar tersebut di antaranya tidak ada rakernas, tidak ada kegiatan-kegiatan sesuai AD/ART nya dan melakukan pemecatan sepihak, tanpa ada musyawarah atau pleno" ujar Taufan melalui keterangannya, Rabu (13/11).

Munaslub Persetujuan 10 BPD GINSI

Sementara, Ketua Badan Pengurus Daerah GINSI DKI Jakarta, Subandi mengatakan, Munaslub sendiri tercapai berkat persetujuan sepuluh BPD Ginsi yang ada diseluruh Provinsi di Indonesia.

"Munaslub ini merupakan peryataan sikap terkait kepemimpinan ketua umum Ginsi, Anton Sihombing yang kerap melanggar AD/ART organisasi, salah satunya memberhentikan sekretaris jenderal dengan alasan yang tidak rasional," kata Subandi,

Dia menambahkan, apa yang dilakukan oleh Anton Sihombing secara langsung sudah mencedarai kader Ginsi yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Dikarenakan Anton sudah memecat beberapa pengurus di tingkat Badan Pengurus Pusat (BPP) dan juga beberapa ketua2 BPD

"Jika ini dibiarkan akan menciptakan hubungan yang tidak harmonis dan akan berdampak pada organisasi, saling curiga di tingkat internal terjadi. Sehingga membuat marwah Ginsi tercemar," ujarnya.

Pemecatan sepihak Sekjend GINSI Erwin Taufan oleh Ketua Umum Anton Sihombing menyebabkan perpecahan internal dan justru mengangkat Erwin Taufan sebagai Plt Ketua Umum BPP GINSI.

Diketahui GINSI memiliki pengurus 10 BPD yakni Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, BPD DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Sumatera Barat, dan berdasarkan kesepakatan bersama peserta Munaslub, telah disepakati dan didukung oleh 7 dari 10 DPD GINSI, H Captain Subandi sebagai Ketua Umum BPP (Badan Pengurus Pusat) GINSI Periode 2019 - 2024 menggantikan Anton Sihombing.