Merdeka.com - Izin PT Freeport Indonesia untuk mengekspor konsentrat akan berakhir pada 25 Januari 2016 mendatang. Pemerintah meminta sejumlah dana yang setara dengan biaya pembangunan smelter sebagai syarat kepada PTFI agar izin ekspor bisa diperpanjang.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri menilai permintaan yang dajukan pemerintah terlalu memberatkan Freeport. Alasannya, perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini masih belum mendapatkan kejelasan perpanjangan kontrak yang berakhir pada 2021.

"Itu sederhana deh. Pemerintah minta seluruh tambang itu diolah. Tapi tidak tiba-tiba jadi pada 2016. Jadinya 2019 atau 2018. Di 2021 sudah tidak dapat perpanjangan. Jadi sesuatu yang sangat mustahil orang bangun smelter kalau belum ada kejelasan diperpanjang. Kan sederhana," ujar Faisal di Kantor PLN Pusat, Jakarta, Jumat (22/1).

Faisal meminta agar pembahasan perpanjangan izin ini tidak dipolitisasi.

"Ini pembahasannya nasional. Coba, kalau diskusinya begitu nasionalisme, nanti isinya hanya perampok baru yang datang. Sudah terbukti itu," kata dia.

Selain itu, lanjut Faisal, pemerintah harus mempertimbangkan agar perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa mengelola ekspor konsentrat yang sudah lama dikuasai asing.

"Kalau saya ya, tidak ada lagi perpanjangan di masa yang akan datang, tapi kita siapkan,

"Kalau ada, Pak Luhut kek, Bakrie kek, atau siapa gitu ingin ke sana, kan akhirnya modalnya dari China, dari asing juga," pungkas dia.