Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia menyatakan, proses renegosiasi kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara lebih lama dari target yang diharapkan Menko Perekonomian Chairul Tanjung.

Salah satu penyebabnya, dua perusahaan tambang Amerika Serikat ini ngotot mendapat kepastian perpanjangan operasional bila sudah membangun smelter. Tuntutan ini, menurut Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo tidak sama dengan perpanjangan kontrak.

"Masih ada beberapa item yang secara prinsip belum disetujui, belum kita setujui. Terutama bukan perpanjangan kontrak ya, namanya kelanjutan operasi," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (25/6).

Susilo memberi garansi, bahwa pemerintah tak akan begitu saja mengabulkan tuntutan Freeport - Newmont.

"Tentunya kita juga tidak bisa dengan begitu saja, kalau untuk kepentingan negara kita harus sesuai dengan yang kita sepakati," tandasnya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar membenarkan Freeport dan Newmont ngotot untuk beberapa poin renegosiasi, dan itu di luar prediksi pemerintah. Dari awalnya tinggal menyusun naskah final perjanjian revisi Kontrak Karya, ternyata dua korporasi AS ini jadi keras kepala dengan pendirian.

"Jadi ya memang agak memerlukan waktu tambahan dari yang kami perkirakan," ungkapnya.

Kini, renegosiasi kontrak karya dan penyelesaian kisruh bea keluar ekspor konsentrat mineral tambang jadi stagnan. Dari awalnya tinggal maju ke level rapat kabinet terbatas, kini mundur kembali untuk dibahas dulu di Kemenko Perekonomian.

"Belum lagi wording. Nanti mesti rakor dulu, mesti ketemu dulu sama-sama," kata Mahendra.