Merdeka.com - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan alasan pemerintah membiarkan dividen dari PT Freeport Indonesia tidak ditagih selama dua tahun terakhir. Tuntutan anggota legislatif muncul dalam rapat bersama Kementerian Keuangan mengenai laporan realisasi penerimaan dan belanja negara di Komplek DPR RI, Jakarta, Kamis (3/7).

"Freeport ini sudah seperti barang rahasia ini, sudah seharusnya di buka lagi. Jadi enggak jadi negara bagian Amerika itu, enggak bisa ngapa-ngapain, masa kita biarin enggak bayar dividen,” kata anggota Banggar Johnny Allen Marbun.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku pihaknya sudah berjuang. Dua bulan lalu, Direktur Jenderal Anggaran sudah memanggil petinggi PT Freeport Indonesia untuk menanyakan alasan ogah membayar dividen dari porsi 9 persen saham milik pemerintah.

Dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal Anggaran, rupanya tambang asal Amerika ini sempat coba menawarkan skema tukar guling. Mereka akan menyetor Rp 1,5 triliun yang mereka tunggak, asal dapat keringanan bea keluar ekspor konsentrat tembaga.

Tawaran ini langsung ditolak mentah-mentah pejabat kementerian keuangan."Mereka sempat mengatakan ini akan kita setor, tapi kita lihat perkembangan mengenai bea keluar. Tapi posisi kami dividen kan kebijakan lalu, bea keluar kan sekarang, kami akan terus push,” kata Chatib. 

Freeport merupakan salah satu perusahaan yang menolak penerapan bea keluar ekspor konsentrat yang muncul akibat UU nomor 4 Tahun Perusahaan AS ini menolak, lantaran mayoritas produk mereka belum diolah dalam smelter.

Pemerintah melalui Kementerian BUMN sempat mengaku gagal memaksa Freeport membayar dividen dengan alasan kalah pemungutan suara saat Rapat Umum Pemegang Saham. Saham Indonesia di tambang emas dan tembaga di Papua itu cuma 9 persen.

Chatib mengaku sampai sekarang pihaknya terus mendesak Freeport melakoni kewajibannya. "Itu (dividen Rp 1,5 triliun) jumlahnya tidak terlalu besar, ini sesuatu yang pantas kita dapatkan. Paling tidak buat saya, at least ada fight untuk ini,” ungkap Menkeu di hadapan anggota legislatif.

Pada APBN 2014 sebelum mengalami perubahan bulan lalu, Kementerian BUMN sempat berharap bisa menyetor Rp 40 triliun ke kas negara. Apa daya, akibat tunggakan Freeport dan diperburuk oleh kerugian PT PLN, maka maksimal yang bisa disetor hanya mencapai Rp 38,5 triliun.