Freeport lebih pilih perpanjangan kontrak daripada ke arbitrase

Merdeka.com - Menteri ESDM Jero Wacik menyebut Freeport tidak akan mengikuti langkah Newmont, yang mengadukan pemerintah Indonesia ke pengadilan arbitrase Internasional. Pasalnya masalah Freeport berbeda dengan Newmont yang tidak mau membangun smelter.

"Freeport sebenarnya mirip mirip begitu juga (Newmont). Tapi Freeport tidak arbitrase karena ada urusan lain. Ada urusan perpanjangan kontrak,"  kata Jero ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7).

Jero memastikan perpanjangan kontrak Freeport tidak bisa diperpanjang saat ini. Perpanjangan kontrak bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak habis yaitu 2021 mendatang. "Kalau sekarang yah saya katakan tidak bisa. Kami tetap ingin mengajukan negosiasi, janganlah arbitrase arbitrase."

Jero meminta kepada kedua perusahaan asing tersebut untuk menghormati aturan yang ada di Indonesia. "Saya clear maunya renegosiasi sama sama untung. Saya ga mau mereka untung nanti kita rugi," katanya.

Sampai saat ini, pemerintah dan Freeport belum menyepakati enam poin renegosiasi, diantaranya mengenai penyempitan 40 persen luas wilayah, kewajiban keuangan PPH badan lebih tinggi 10 persen menjadi sebesar 35 persen, meningkatkan royalti sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2012, membentuk satuan tugas dalam meningkatkan kandungan lokal pertambangan di Papua, kepemilikan saham pemerintah pusat naik akan menjadi 20 persen dan melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri.