Merdeka.com - Kementerian Keuangan sebagai bagian dari Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) menilai situasi ekonomi Desember 2013 normal. Sehingga, pemberian dana talangan Rp 1,24 triliun dari Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Mutiara dinilai tak perlu dirapatkan.

"Di dalam situasi normal, di mana bukan situasi krisis, maka sebetulnya FKSSK tidak perlu memutuskan apakah sebuah bank ditengarai sistemik atau tidak," kata Menteri Keuangan Chatib di Jakarta, Senin (21/4).

Dalam laporannya, Badan Pemeriksa Keuangan meyakini Bank Mutiara memanipulasi CAR pada periode 2011-2013. Itu terlihat misalnya dari keberadaan aset produktif yang masuk kategori kolateral lima alias aset toxic, tidak pernah dilaporkan direksi Bank Mutiara kepada LPS.

Data BPK menyebutkan, pada 30 Juni 2013 CAR bekas Bank Century itu sudah minus 3,16 persen. Seharusnya Bank Indonesia yang saat itu masih menjalankan fungsi pengawasan perbankan, tidak mengizinkan suntikan modal dari LPS, dan melapor ke FKSSK.

"Kalau terjadi sampai CAR minus, maka bank itu tidak dapat disehatkan, dan harus dimintakan keputusan FKSSK bahwa apakah itu nanti berkelanjutan atau tidak. Tapi ini langsung dibayar oleh LPS kepada Bank Mutiara," ungkap Ketua BPK Hadi Purnomo.

Menkeu merasa perlu mempelajari dasar audit BPK. Sebab, data itu berbeda dari laporan LPS pada rapat FKSSK pada 16 Desember 2013.

"CAR yang disampaikan 5,43 persen, dalam rapat itu karena situasinya normal, berbeda dari 2008. Makanya tidak membicarakan bailout atau tidak bailout. Itu lebih kepada pemilik modal dengan regulator," ungkap Chatib.

BPK memastikan ada undang-undang yang dilanggar, saat tahun lalu Bank Mutiara tiba-tiba mendapat tambahan dana Rp 1,24 triliun dari Lembaga Penjamin Simpanan. Dugaan awalnya fungsi pengawasan lembaga yang menguasai mayoritas saham bekas Bank Century itu tidak berjalan efektif

Sejauh ini, BPK baru mewawancarai 25 saksi ahli terkait dengan latar belakang dan prosedur pengucuran dana talangan Rp 1,24 triliun tahun lalu. Mereka terdiri atas 10 orang direksi Bank Mutiara, 1 orang petinggi anggota FKSSK, dan sisanya dari LPS. Ketua BPK menilai BI adalah otoritas kunci yang bisa menjelaskan semua kisruh tersebut.

"Saya ingin memeriksa anda katanya sakit jantung, tapi jantungnya belum dibuka. Bagaimana bisa tahu," kata Hadi.