Merdeka.com - Banyak harapan yang dititipkan di pundak Presiden Joko Widodo agar roda pemerintahan lima tahun ke depan berjalan lebih baik dibanding sebelumnya.

Salah satu yang diharapkan publik adalah transparansi dalam penggunaan anggaran negara. Baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Apalagi, APBN tahun depan nilainya sangat besar, nilainya mencapai Rp 2.039 triliun. Terdiri dari penerimaan negara Rp 1.793,6 triliun dan belanja negara terdiri atas pengeluaran pemerintah pusat Rp 1.392,4 triliun ditambah Rp 647,04 triliun berupa dana transfer daerah.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menantang jajaran menteri di kabinet Presiden Joko Widodo untuk transparan dalam pengelolaan anggaran negara di pos kementeriannya. Dalam pandangannya, Jokowi sudah memberikan contoh transparansi yang harus diikuti oleh menteri-menterinya.

"Kalau Jokowi berani terbuka, maka para pembantunya (menteri) juga harus berani terbuka," ungkap Seknas Fitra, Maulana di kantornya kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu (26/10).

Sifat berani terbuka tersebut, lanjut Maulana, dengan menunjukkan secara detail dan jelas komposisi Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dipa Kementerian/Lembaga.

"Ini Presidennya sudah terbuka dengan publik, hanya dengan pakai kemeja putih, blusukan kemana-mana, tapi ada menteri yang dengan gaya elit dan tertutup. Kan itu songong (sombong) namanya," papar Maulana.

Jajaran menteri di kabinet Jokowi diminta tidak hanya mempublikasikan anggaran belanja negara secara umum. "Selama ini hanya ditulis misal anggaran pembangunan sekolah dan jalan sekian. Itu cuma secara gelondongan," tuturnya.

"Harusnya jika memang ada anggaran pembangunan sekolah dirinci sekolah di daerah mana saja, berapa lantai, siapa kontraktornya. Jadi jangan setengah-setengah," ucapnya.