Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

FITRA sebut bahasan RAPBN-P 2016 rawan dimanfaatkan koruptor

FITRA sebut bahasan RAPBN-P 2016 rawan dimanfaatkan koruptor

Merdeka.com - Draf nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam beberapa minggu kedepan DPR bersama Pemerintah akan melakukan pembahasan APBN-P 2016

Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi menilai, pembahasan RAPBN-P sangat tergesa-gesa. Hal ini membuat celah publik untuk melakukan pengawasan penyusunan APBNP menjadi sulit.

"Karena masuknya singkat, bahkan pembahasannya kurang dari sebulan. Sebelum Ramadan selesai juga sudah tuntas pembahasan UU APBNP 2016," ujar Widadi dalam konferensi pers di kantor FITRA, Jakarta, Minggu (5/6).

Pembahasan yang singkat tersebut, lanjut Widadi, akan membuat celah bagi koruptor untuk menjadikan pembahasan RAPBN-P sebagai momen transaksional. Hal ini dinilai menjadi kelalaian pemerintah terhadap pengawasan penyusunan APBN-P 2016.

"Kalau di RAPBN-P itu biasanya muncul anggaran yang tiba-tiba muncul dan akan menjadi masalah. Dulu contohnya kasus Nazarudin, itu masuknya dalam RAPBNP," pungkas dia.

(mdk/sau)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.

Baca Selengkapnya
Gara-Gara Rokok dan Uang Rp20 Ribu, Tukang Potong Rambut Meninggal Dikeroyok

Gara-Gara Rokok dan Uang Rp20 Ribu, Tukang Potong Rambut Meninggal Dikeroyok

Aksi penganiayaan itu dipicu lantaran para pelaku mengungkit permasalahan korban.

Baca Selengkapnya
Rincian Upeti Rp44,5 Miliar Diterima SYL Hasil Peras Anak Buah di Kementan

Rincian Upeti Rp44,5 Miliar Diterima SYL Hasil Peras Anak Buah di Kementan

Dari sejumlah uang tersebut ada yang mengalir untuk keperluan pribadi SYL, keluarga dan ke Partai NasDem.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Berkali-kali Hampir Mati, Prabowo: Saya Tidak Rela Koruptor Terus Mencuri Uang Rakyat

Berkali-kali Hampir Mati, Prabowo: Saya Tidak Rela Koruptor Terus Mencuri Uang Rakyat

Prabowo berjanji di sisa hidupnya akan berjuang untuk bangsa dan negara.

Baca Selengkapnya
CEK FAKTA: Hoaks Prabowo Beri Bantuan Uang Rp5 Juta ke Pendukungnya Selama Ramadan

CEK FAKTA: Hoaks Prabowo Beri Bantuan Uang Rp5 Juta ke Pendukungnya Selama Ramadan

Dalam narasinya, dikatakan Prabowo memberikan bantuan senilai Rp5 juta selama bulan ramadan

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi  Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.

Baca Selengkapnya
Relawan Prabowo-Gibran Ditembak Orang Misterius, TKN Turunkan Tim Pencari Fakta

Relawan Prabowo-Gibran Ditembak Orang Misterius, TKN Turunkan Tim Pencari Fakta

TKN Prabowo-Gibran menurunkan tim pencari fakta internal terkait penembakan relawan Prabowo-Gibran Muarah

Baca Selengkapnya
Prabowo: Kami Dapat Laporan Ada Rencana untuk Rusak Surat Suara Pemilu 2024

Prabowo: Kami Dapat Laporan Ada Rencana untuk Rusak Surat Suara Pemilu 2024

Prabowo mengajak masyarakat menggunakan hak suaranya pada 14 Februari 2024 untuk Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Prabowo: Kita Dapat Laporan Ada Niat-Niat Tidak Baik Mau Merusak Surat Suara

Prabowo: Kita Dapat Laporan Ada Niat-Niat Tidak Baik Mau Merusak Surat Suara

Prabowo Subianto mendengar kabar ada pihak-pihak yang ingin berbuat curang di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya