Merdeka.com - Forum Transparansi Anggaran (FITRA) menilai penjualan PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel), anak usaha PT Telkom, ke Tower Bersama Infrastructure (TBIG) merugikan negara sebesar Rp 11 triliun. Transaksi tidak dilakukan dengan menggunakan uang tunai, tetapi tukar-menukar saham.

Telkom menjual 49 persen saham Mitratel kepada TBIG seharga Rp 2,31 triliun. Sebagai gantinya, TBIG memberikan 290 juta saham ke perusahaan pelat merah itu.

"Share swap saham ini merupakan tindakan penjualan aset BUMN yang merugikan negara hampir mencapai Rp 11 triliun. Untuk itu, DPR beberapa waktu lalu menolak kelanjutan proyek tersebut," ujar Manager Advokasi dan Investigasi FITRA Apung Widadi dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (16/4).

Apung menyebut penjualan aset itu tidak masuk di tengah prospektifnya bisnis menara telekomunikasi seiring peningkatan industri telekomunikasi nasional. Penjualan tersebut dinilai melanggar Peraturan Presiden (PP) Nomor 39 tahun 2014 tentang daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.

Dan, peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi.

"Tindakan pembiaran proses tukar guling saham ini mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan negara yang diterima Telkom dari bisnis menara telekomunikasi."

Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencium adanya permainan dalam proses penjualan tersebut. Dia juga menduga ada 'oknum' bermain dalam penjualan aset tersebut.

Fitra pun mendukung penolakan Otoritas Jasa Keuangan atas tukar guling saham Mitratel dan Tower Bersama.

"Usulan transaksi tersebut mengakibatkan Telkom kehilangan kontrol strategis dan tidak bisa mengkonsolidasikan keuangan Mitratel."