Faktur pajak fiktif dominasi kasus pengemplangan pajak

Merdeka.com - Sepanjang 2008-2013 diperkirakan terdapat seratus kasus faktur pajak fiktif yang merugikan negara sekitar Rp 1,5 triliun. Boleh dibilang, sebanyak 50 persen kasus pengemplangan pajak bermodus faktur pajak fiktif.

Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Yuli Kristiono mengatakan penerbitan faktur pajak fiktif ini memang modus yang digemari oleh para pengusaha nakal untuk mengemplang pajak.

"Kita lihat modus ini tidak sendirian. ada yang berperan penerbit faktur, perantara, dan pengguna," ungkapnya saat ngobrol santai di media center Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Kamis (16/1).

Dengan kata lain, dia menyebut, faktur pajak fiktif adalah kasus pidana perpajakan utama di Indonesia. Kasus tersebut selalu muncul setiap tahun.

Belum lama ini Ditjen pajak telah menangkap dua pengemplang pajak bermodus faktur pajak fiktif secara terpisah.

Penyidik pajak Direktorat Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak telah menahan tersangka MM alias MR pada 30 Oktober 2013. Sementara, penyidik pajak Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan telah menahan tersangka MDA pada 8 Oktober 2013.

"Sekarang sudah pemberkasan untuk kedua tersangka," ujar Yuli.

MDA diduga telah melakukan tindak pidana perpajakan sesuai Pasal 39A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dia dengan sengaja menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

MDA memanfaatkan dua perusahaan, PT BLM yang terdaftar pada KPP Pratama Tebet dan PT ACU yang terdaftar pada KPP Pratama Bekasi Selatan, untuk menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Nilai kerugian negara terkait kasus ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 12 miliar.

Sementara, MM alias MR diduga kuat sengaja menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya melalui PT CAP dan PT CBT selama kurun 2010-2013.

Untuk melancarkan aksinya, MM alias MR membuat identitas palsu dan akta notaris palsu. Bahkan rekening bank juga dibuat dengan menggunakan identitas palsu. Estimasi kerugian negara yang diakibatkan mencapai Rp 55 miliar.