Merdeka.com - Pemerintah mengumumkan tidak akan membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di 2022. Pemerintah hanya akan membuka lowongan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di 2022.

"Untuk seleksi CASN Tahun 2022, Pemerintah fokus melakukan rekrutmen PPPK dan formasi untuk CPNS tidak tersedia," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo.

Menteri Tjahjo mengatakan berbagai kebijakan sedang disusun untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan Seleksi CASN sesuai dengan ketentuan dalam Surat Menpan RB Nomor B/1161/M.SM.01.00/2021 tanggal 27 Juli 2021 terkait Pengadaan ASN Tahun 2022.

"Berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2022 ini," tambahnya.

Berikut merdeka.com akan merangkum sejumlah fakta terkait penerimaan CPNS dan PPPK 2022.

1. Kriteria Penerimaan ASN 2022

Seleksi CASN Tahun 2022 tersebut akan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh.

Kebijakan peniadaan rekrutmen CPNS dan mengutamakan pengisian formasi PPPK tersebut, lanjut Menteri Tjahjo, bercermin dari pengalaman sejumlah negara maju. Di mana jumlah PNS lebih sedikit dan jumlah PPPK lebih banyak.

"Mengacu pada hal contoh baik tersebut, maka Pemerintah Indonesia perlu mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh berbagai negara maju, sebagai langkah memodernisasi birokrasi secara cepat," jelas Menteri Tjahjo.

2. Tiga Kali Kesempatan Guru Honorer Ikut Ujian Seleksi PPPK

Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, bahwa pemerintah memberikan tiga kali kesempatan ujian untuk guru honorer untuk mengikuti seleksi PPPK.

"Bagi yang tidak lolos passing grade, dan tidak lolos dalam formasi, jangan khawatir karena bisa kembali mengambil tes tahun ini kalau berminat. Tetapi jika masih ingin belajar, bisa mengambil tahun depan," kata Nadiem.

"Jadi setiap guru honorer diberikan tiga kesempatan mengambil tes seleksi, maka bisa ada jangka waktu untuk terus belajar," jelas Nadiem.

3. Tak Percaya Tawaran Calo

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana berharap, calon PPPK tidak ada yang mempercayai calo. "Kami menggunakan tanda tangan elektronik. Kami berharap para peserta tidak percaya kepada calo-calo yang saat ini banyak gentayangan yang menjanjikan kelulusan peserta, karena tidak mungkin," ujarnya.

Bima mengatakan, sistem seleksi penerimaan calon PPPK berbasis elektronik sehingga kecurangan dalam prosesnya tidak mungkin terjadi. Belum lagi sistem pengawasan terus ditingkatkan untuk mempersempit ruang pelanggaran.

"Kami sudah melakukannya dengan secara elektronik. Apalagi kalau ada tanda tangan basah yang saat ini banyak beredar, itu tidak ada," katanya.