Faisal Basri dukung Jokowi berlakukan subsidi tetap pada BBM
Merdeka.com - Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri menyambut baik rencana pemerintah Jokowi-JK yang akan menggunakan mekanisme subsidi tetap pada BBM. Kebijakan ini disebut akan membuat struktur anggaran di APBN lebih sehat karena tidak sering berubah.
"Tujuannya tetap (subsidi) itu supaya APBN itu tidak kerap berubah. Jadi kalau bisa tidak ada APBN-P lagi. Sampai sekarang kan, 10 tahun terakhir APBN-P kan selalu ada," ujar Faisal di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (21/12).
Menurut Faisal, adanya perubahan APBN akan menyebabkan seluruh postur anggaran menjadi berubah. Hal ini menjadi semakin rancu karena selama ini banyak sekali pengeluaran di APBN menggunakan persentase. "Jadi kalau subsidinya naik, kan postur APBN nya naik secara keseluruhan," katanya.
Jika postur anggaran di APBN tidak berubah maka akan berdampak pada stabilitas perekonomian Indonesia secara keseluruhan. "Kalau postur APBNnya naik, anggaran pendidikan kan naik. Karena 20 persen dari postur APBN. Anggaran pertahanan juga naik, anggaran Otda (Otonomi Daerah) juga naik. Jadi ini yang menyebabkan instabilitas perekonomian, khususnya anggaran," tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah telah sepakat menerapkan subsidi tetap pada Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun depan. Menurut dia, opsi tersebut bakal membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih sehat.
"Opsinya subsidi tetap. Bensin dilepaskan kemudian menjadi barang yang bukan disubsidi dan harganya akan ada penyusutan ke bawah," ujar dia dalam acara Musrenbangnas di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12).
Sofyan menegaskan kebijakan tersebut tidak perlu melalui mekanisme APBN Perubahan 2015 dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Tidak perlu. Solusi itu akan liat dampaknya ke APBN. Tak perlu izin DPR," kata dia.
Mantan Menteri BUMN ini menegaskan Presiden Joko Widodo akan mengumumkan penerapan kebijakan tersebut pada akhir bulan Desember. Dan akan mulai berlaku pada Januari 2015.
"Akan ada kebijakan yang diumumkan akhir bulan ini dan akan mulai diberlakukan awal tahun depan," pungkas dia.
Dengan skema subsidi tetap, pemerintah akan memutuskan nilai Rupiah subsidi per liter. Semisal, jika ditetapkan subsidi premium dan solar Rp 2.000 per liter, harga BBM bersubsidi yang dijual di SPBU adalah harga keekonomian dikurangi Rp 2.000.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak akan Naikkan Harga BBM
Jokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Baca SelengkapnyaBPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos
Padahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Baca SelengkapnyaJokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros
Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi: Pembelian Pupuk Subsidi Cukup Pakai KTP
Jokowi memastikan ketersediaan pupuk untuk masa tanam Januari 2024 dalam kondisi aman.
Baca SelengkapnyaJokowi: Subsidi Bunga KUR Setara Bangun 40 Waduk
Anggaran subsidi KUR tersebut setara dengan membangun sebanyak 40 unit waduk.
Baca SelengkapnyaDepan Petani se-Jateng, Jokowi Janji Tambah Subsidi Pupuk Rp14 Triliun di 2024
Jokowi mengatakan pemberian subsidi ini untuk menutup kekurangan pupuk yang dialami petani.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Pupuk Subsidi Hanya untuk Petani: Jangan Dijual ke yang Bukan petani
Banyak petani mengeluhkan pupuk subsidi dijual dengan harga dua kali lipat.
Baca SelengkapnyaBulog Lakukan Tiga Jurus Intervensi Seimbangkan Harga Beras
Kepala Badan Nasional Arief Prasetyo Adi mendampingi Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pangan di Kota Bitung, Sulawesi Utara.
Baca SelengkapnyaBasuki Hadimuljono, ‘Daendels Indonesia’ Dibujuk untuk Mundur dari Kabinet Jokowi
Selama menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki banyak menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia yang yang digencarkan Jokowi.
Baca Selengkapnya