Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengkritisi cara pemerintah Jokowi-JK menanggapi bencana yang terjadi di Tanah Air. Salah satunya terkait anggaran lembaga penanganan dan penanggulangan bencana seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Menurut Fadli, anggaran kedua lembaga itu masih kurang dari kebutuhan aslinya. Bahkan, anggaran BNPB sejak tahun 2016 tidak pernah naik justru kian berkurang setiap tahunnya.

Mendapat pernyataan Fadli ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai kementerian yang mengurus anggaran negara turut memberi tanggapan. Kemenkeu membantah anggaran penanggulangan bencana turun setiap tahun.

"Dana bencana tidak ada yang turun," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani kepada merdeka.com, Jakarta, Jumat (4/1).

Askolani mencontohkan, anggaran penanggulangan bencana pada 2018 sebesar Rp 7 triliun dan telah disalurkan untuk daerah yang mengalami bencana pada tahun berjalan. Angka ini pun menurutnya, meningkat cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

"Realisasinya sesuai kebutuhan. Di tahun 2018 lalu meningkat cukup signifikan karena banyak musibah bencana yang harus ditangani, termasuk untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di 2019," jelas Askolani.

Selanjutnya, pada 2019 anggaran penanggulangan bencana ditambah dua kali lipat menjadi Rp 15 triliun. Hal ini cukup membuktikan penanggulangan bencana menjadi perhatian utama pemerintah.

"Realisasi di 2018 itu kan sekitar Rp 7 triliun. Lalu meningkat dua kali lipat di 2019 menjadi

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dana penanggulangan bencana tidak hanya ada di BNPB. Alokasi sebesar Rp 610 miliar sepanjang 2018 hanya untuk BNPB sendiri dan tidak sepenuhnya digunakan untuk alokasi bencana.

Anggaran tersebut bisa dipergunakan BNPB di luar dari kejadian bencana. "Jadi kalau sekarang disebut dana di BNPB kecil anggarannya itu tidak merefleksikan seluruh anggaran yang disediakan untuk menghadapi bencana," kata Sri Mulyani di Kantornya, Rabu (2/1).

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, anggaran bencana terdapat di berbagai kementerian teknis yang mendapat tugas dalam penanggulangan bencana. Pemerintah sendiri telah menyalurkan dana siap pakai sebesar Rp 7 triliun sepanjang 2018.

"Karena kalau terjadi bencana seperti di Lombok, kemudian di Palu, kemudian Banten itu kita akan merespons BNPB apa yang disebut dana on call. Kita mengeluarkan sampai Rp 7 triliun," jelasnya.

"Bahkan presiden dan wapres sering kalau di dalam rapat, oh kita harus mengeluarkan bantuan rumah, berapa yang rumahnya rusak berat. Berapa rusak ringan. Begitu verifikasi kita bayarkan. Jadi sebetulnya anggaran bencana tidak hanya di BNPB," tegasnya.