Facebook: Ditjen Imigrasi dan Kemenkeu Paling Aktif di Media Sosial

Merdeka.com - Facebook meluncurkan sebuah studi baru mengenai dampak sosial dan ekonomi dari Facebook, Instagram dan WhatsApp di Indonesia. Salah satunya adalah dampak keberadaan Facebook CS terhadap e-government.

Kepala Kebijakan Publik Facebook di Indonesia, Ruben Hattari menyebutkan, platform mereka telah mendukung e-government menjadi lebih efektif, efisien dan transparan.

"Ternyata platform kita digunakan oleh pemerintah dengan 3 aspek," kata dia dalam acara konferensi pers Facebook Indonesian Summit 2019 di Sheraton Gandaria City, Jakarta, Rabu (16/10).

Dia menjelaskan, 3 aspek tersebut adalah 75 persen menginformasikan kebijakan dan rencana terhadap masyarakat, 84 persen untuk transparansi dan 95 persen menerima saran dan kritik serta aduan dari masyarakat.

"Interaksi (antara lembaga pemerintah dan masyarakat) jauh lebih cepat lewat platform kami," ujarnya.

Dia mengungkapkan salah satu lembaga pemerintahan yang paling aktif bersosialisasi dengan publik melalui sosial media mereka adalah Direktorat Jenderal Imigrasi.

"Meningkatkan jumlah warga yang dapat dilayani setiap hari. Saat ini DJI melayani minimal 70 pertanyaan setiap harinya," ujarnya.

Selain itu, Kementerian Keuangan dan lembaga-lembaga di bawahnya juga termasuk aktif di sosial media. Hal ini sangat membantu masyarakat awam untuk lebih mudah memahami kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal.

"Di pemerintahan sekarang sudah era digital, bukan hanya di DJI saja, dari Kemenkeu juga mereka sangat aktif menggunakan platform kami. Kalau dulu sulit kita cerna kebijakan moneter sekarang kita sering lihat teman-teman dari Bank Indonesia juga (mengubah) kebijakan yang begitu kompleks dan sulit dimengerti apa sih yang dimaksud menjadi gampang," tutupnya.