ESDM ungkap kelemahan skema subsidi langsung penjualan elpiji 3 Kg

Merdeka.com - Pemerintah tengah mengkaji empat skema penyaluran subsidi gas elpiji 3 kilogram (Kg) kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Skema tersebut adalah subsidi tertutup menggunakan kartu, subsidi langsung, metode sidik jari (finger print), dan pembelian elpiji lewat telepon seluler (ponsel).

Untuk penerapan subsidi langsung, pemerintah melihat atau mencontek mekanisme yang berlaku di India.

"Metode ini masih kami bahas. Kalau subsidi langsung, (subsidinya) dikasih kepada mereka lewat rekening bank atau cash (tunai)," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Wiratmaja Puja, di Graha Migas, Kuningan, Jakarta, Jumat (29/1) malam.

Dalam skema ini, setiap kepala keluarga penerima subsidi nantinya akan dibuatkan rekening bank oleh pemerintah untuk kemudian pemerintah melakukan transfer sejumlah uang untuk kebutuhan pembelian elpiji bersubsidi.

Dana transfer itu, lanjut Wiratmaja, bisa digunakan secara maksimal oleh penerima subsidi hingga saldo di rekening tersebut Rp 0 (nol).

Namun demikian, skema subsidi langsung via rekening bank dirasa sulit diterapkan di Indonesia. Sebab, sistem perbankan di Indonesia menganut skema biaya administrasi atau jumlah saldo minimum.

"Kalau buka rekening di kita (di Indonesia), harus bayar, (harus) ada uangnya. Enggak kaya di India yang pemerintahnya menetapkan bahwa masyarakat miskin boleh membuka rekening saldonya nol. Kalau di kita kan tidak bisa. Harus ada isinya. Nah, masyarakat miskin kan boro-boro (ada isinya). (Saldo) Rp 50 ribu saja dari mana," ungkapnya.

Selain itu, kelemahan mekanisme subsidi langsung juga akan membuat inflasi membengkak. Masyarakat penerima subsidi harus membeli elpiji 3 Kg dengan harga keekonomian.

"Kalau mereka membeli harga keekonomian, artinya inflasinya juga akan naik, kan? Makanya kami lebih cenderung menggunakan yang kartu (subsidi tertutup)" tutupnya.