Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong keterlibatan badan usaha dalam pembangunan jaringan gas (jargas) kota. Peran swasta dalam skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) jargas kota ini rencananya akan dimulai pada 2021.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Alimudin Baso, mengatakan pembangunan jargas kota ini jangan dilihat dari sudut pandang ekonomis. Sebab, inisiasi proyek ini diawal akan memakan biaya yang sangat besar.

"Tentu perdebatannya keekonomian. Saya bicara dengan teman-teman, kalau Anda bicara soal keekonomian, maka gas kota tidak akan pernah ekonomis," tegas dia dalam sesi forum group discussion bersama IAPMIGAS di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Selasa (11/2).

Sebagai contoh, dia memaparkan, jika suatu badan usaha berinvestasi pada kegiatan jargas sebagai penyuplai produk, maka rata-rata angka modalnya terhitung cukup mahal, di atas Rp11-12 juta per sambungan.

"Tapi untuk daerah kota yang punya tingkat kerapatan lebih tinggi, mungkin sekitar Rp7 juta (per sambungan). Sementara di diskursus kita selama ini kalau mau ekonomian itu di bawah Rp7 juta, itu sulit sekali," jelas dia.

Butuh Rp38,4 T Bangun Jargas Hingga 2024

Alimudin menyampaikan, pemerintah telah membuat skenario keterlibatan badan usaha dalam pembangunan jargas kota hingga 2024. Pada skema tersebut, pendanaan untuk pengadaan jargas dalam periode waktu tersebut terhitung mencapai Rp38,4 triliun.

Indikasi pendanaan APBN pada skema ini terhitung kecil, hanya sekitar Rp4,1 triliun. Sisanya diambil oleh perusahaan BUMN sebesar Rp6,9 triliun, dan badan usaha melalui KPBU sekitar Rp27,4 triliun.

"Tentu kami sangat berharap, dan kita akan men-support badan usaha melakukan komitmen untuk membangun gas kota. Ini yang kita dorong sampai tahun 2024 ini sangat besar," ujar Alimudin.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com