ESDM: Pelarangan Ekspor Nikel Tak Akan Hambat Pendanaan Smelter
Merdeka.com - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah pelarangan ekspor nikel yang diterapkan lebih awal per 1 Januari 2020 akan menghambat sumber pendanaan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot mengatakan, sejak awal pemberian kelonggaran ekspor nikel pada 2017 bukan bertujuan untuk mendanai pembangunan smelter nikel. Melainkan hanya memberikan insentif untuk meringankan pendanaan pembangunan smelter nikel.
"Saya dari awal 2017 bilang pembangunan smelter tidak bisa hanya dibiayai dari hasil ekspor, itu sebagai insentif untuk membantu perusahaan," kata Bambang, di Jakarta, Senin (2/9).
Untuk diketahui, pada 2014 pemerintah juga pernah menerapkan larangan ekspor nikel. Menurut Bambang, saat itu perusahaan nikel yang berniat membangun smelter nikel sejak awal, tidak mengandalkan pendapatan dari ekspor nikel untuk pembangunan smelter. "Sehingga pada saat awal niatnya perusahaan investasi membangun tanpa adanya insentif tadi," tuturnya.
Bambang menegaskan jika penerapan larangan ekspor nikel kembali diterapkan tidak akan mengganggu pendanaan smelter nikel yang sedang dibangun. "Jadi kalau dikatakan membangun dengan ekspor akan cukup , itu untuk bauksit dan tembaga juga. Ya namanya insentif kan ekstra bonus, bukan pokok utama," tandasnya.
Sebelumnya, Sekretari APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan, pengusaha sedang berupaya melaksanakan hilirisasi dengan membangun fasilitas smelter nikel. Agar kebijakan pemerintah terkait pelarangan ekspor mineral mentah pada 12 Januari 2022 terlaksana.
"Kita mendukung hilirisasi, makanya kita bangun smelter," kata Meidy, di Jakarta.
Namun Meidy menyayangkan ada kabar rencana pemerintah mempercepat penerapan pelarangan ekspor mineral bijih nikel pada 2019. Menurutnya, jika rencana tersebut terapkan maka akan menghambat pembangunan smelter, sebab sumber pendanaan pembangunan smelter berasal dari kegiatan ekspor bijih nikel. "Uang kami untuk bangun smelter berasal dari kuota ekspor," ujarnya.
APNI pun ingin pemerintah konsisten menjalankan kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah sampai 12 Januari 2022, sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sejak awal. "Pemerintah diminta konsekuen dengan peraturan yang sudah berjalan. Jangan bikin aturan baru," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ternyata Ini Penyebab Anjloknya Ekspor Nikel Indonesia
Volume ekpor nikel tahun 2023 sebanyak 126,0 juta ton dan juga mengalami penurunan 14,06 persen secara bulanan.
Baca SelengkapnyaTak Hanya PT ITSS, Ini Peristiwa Ledakan Smelter yang Pernah Terjadi di Indonesia
Ledakan smelter nikel PT ITSS menyebabkan 13 pekerja meninggal dunia.
Baca SelengkapnyaSerikat Pekerja Desak Pimpinan PT ITSS Diproses Hukum Usai Ledakan Tungku Smelter Nikel
Tungku Smelter Nikel PT ITSS terbakar pada Minggu (24/12) pagi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Smelter Nikel di Morowali Terbakar, Dikelola Perusahaan Raksasa China
Akibat kebakaran tersebut, 51 orang dikabarkan menjadi korban.
Baca SelengkapnyaData BKPM: Realisasi Investasi Hilirisasi Tahun 2023 Capai Rp375,4 Triliun, Paling Besar Smelter
Adapun sepanjang Januari - Desember 2023, realisasi investasi telah mencapai Rp1.418,9 triliun atau melebihi target 101,3 persen dari target.
Baca SelengkapnyaJokowi Targetkan Smelter Freeport Beroperasi 2024, Buka Perekrutan 20 Ribu Anak Muda Indonesia
Presiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
Baca SelengkapnyaBPJS Ketenagakerjaan Gercep Bayarkan Santunan Korban Ledakan Smelter Morowali
BPJS Ketenagakerjaan telah proaktif dengan menerjunkan tim Layanan Cepat Tanggap.
Baca SelengkapnyaEkspor Produk Indonesia Turun di November 2023, Nilainya USD 22 Miliar
Nilai ekspor migas turun tipis 0,29 persen dengan nilai ekspor USD20,72 miliar.
Baca SelengkapnyaSmelter ITSS Morowali Meledak, Luhut: Tak Ada Kompromi, Perusahaan Harus Bertanggung Jawab
Investigasi awal, ditemukan indikasi tindakan melanggar SOP yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga terjadi kecelakaan dan korban jiwa.
Baca Selengkapnya