Merdeka.com - PT Freeport Indonesia secara terbuka menolak Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Salah satu isinya adalah meminta Freeport mengubah status dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) agar tetap bisa melakukan ekspor konsentrat. Jika tidak, maka perusahaan tambang diharamkan kirim konsentrat keluar negeri.

Direktur Jenderal Mineral dan BatuBara (Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menegaskan bahwa Freeport harus tunduk pada aturan pemerintah. Beleid mengenai perubahan KK menjadi IUPK agar bisa ekspor konsentrat adalah harga mati.

"IUPK itu saya katakan pilihan, kalau bapak ingin ekspor konsentrat berubah lah jadi IUPK, tapi kalau tidak ekspor konsentrat silakan jadi KK, tapi harus dimurnikan untuk menjual ekspor ya sudah, bukan pemerintah memaksa, itu pilihan," kata Bambang di Hotel Bidakara, Senin (20/3).

Menurutnya, Freeport Indonesia selama ini sudah terlalu dimanja pemerintah. Hal ini membuat mereka terlena dengan terus mengeruk kekayaan alam Papua.

"Mereka mungkin merasa keenakan, terus terang saja saya katakan mereka merasa keenakan, dengan mendapatkan keuntungan yang mereka nikmati, fasilitas yang mereka nikmati," ujarnya.

Bambang mencontohkan, PT Amman Mineral Nusa Tenggara saja sudah menerapkan IUPK. Bahkan PT Amman sudah berkomitmen investasi USD 9 miliar dengan menggunakan IUPK.

Pemerintah masih terus melakukan perundingan dengan Freeport untuk menyelesaikan polemik ini. Menurutnya, perundingan tidak perlu dilakukan jika saja pemahaman Freeport terhadap keinginan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi semakin baik dapat dipahami.

"Karena, perubahan (KK menjadi IUPK) yang kita lakukan tidak mungkin membuat perusahaan dibangkrutkan pemerintah. Jika seperti itu yang salah berarti pemerintah. Itu tidak mungkin karena ekonomi kita besar dari perusahaan tambang (Freeport),"tuturnya.