Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendesak PT Freeport Indonesia membangun pabrik pengolahan pemurnian tambang atau smelter di dalam negeri. Permintaan tersebut sesuai amanat yang sudah tercantum dalam poin renegosiasi antara pemerintah dan Freeport.

"Saya harus menjalankan undang-undang, pokoknya undang-undang harus jalan, saya kan pemerintah," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Thamrin Sihite di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/3).

Thamrin mengatakan, jika Freeport tidak membangun pengolahan pemurnian di Indonesia akan bertentangan dengan UU Mineral dan Batu bara nomor 4 tahun 2009. "Mereka wajib mengolah di dalam negeri," tegas dia.

Sementara itu, terkait dengan alasan Freeport yang mengatakan bahwa pembangunan smelter kurang ekonomis, dapat diakali dengan adanya insentif yang diberikan maupun penempatan lokasi smelter yang lebih strategis.

"Itu akan ekonomis kalau ada insentif dan penentuan lokasi yang dekat dengan sumber energi," jelasnya.

Freeport disarankan bekerja sama membangun smelter dengan perusahaan dalam negeri yaitu Nusantara Smelting. "Nusantara Smelting itu kan kekurangan dana, ya bisa bekerja sama dengan mereka," kata dia.

Selain smelter, Freeport pun masih enggan untuk mengurangi luas wilayahnya sebesar 25.000 hektar sesuai dengan poin-poin renegosiasi yang tercantum dalam poin-poin renegosiasi.

"Tapi di UU juga disebutkan membolehkan luas wilayah dapat melebihi 25 ribu hektar dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan," katanya.