Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Empat modus mengakali aturan Menteri Susi

Empat modus mengakali aturan Menteri Susi Menteri Susi Pudjiastuti. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan setiap kebijakan dibuatnya tak bermaksud untuk mematikan pengusaha. Justru, jika pengusaha jeli, kebijakan itu malah bisa melahirkan peluang bisnis sah.

Dia mencontohkan, kebijakan pelarangan alih muatan di tengah laut atau transhipment bisa membuka peluang bisnis pengangkutan kargo. Pengusaha bisa menyediakan jasa pengangkutan dari kantong-kantong budidaya perikanan ke pelabuhan utama yang menjadi basis ekspor.

"Silakan terjun ke kargo dari pembudi daya ke main port. Perlu uang? cari perbankan. Policy sudah jelas. Potensi perikanan sudah ada," tegas Susi, di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, pelarangan transhipment mendorong kapal asing untuk mengambil ikan dari pelabuhan utama. Mereka tidak boleh lagi membeli langsung ke pembudidaya ikan di sepanjang pinggir pantai.

"Tidak boleh kapal Hong Kong keliling pulau kecil ambil kerapu hidup, lobster. Harusnya mereka di main port," kata Susi. "Selain itu, ini menghidupkan pabrik karena butuh cold storage juga. Ini menciptakan oportunity yang luar biasa. Perbankan sudah siap."

Kendati demikian, tetap saja ada pihak tak suka dengan kebijakan dibuat Susi untuk menjaga kekayaan laut Indonesia. Alih-alih menaati, mereka malah mengeluarkan banyak jurus untuk mengakali kebijakan tersebut.

Berikut adalah sejumlah modusnya:

Parkir kapal

Orang asing memarkirkan kapalnya di satu tempat di perairan Indonesia. Mereka menunggu hingga masa berlaku moratorium izin kapal berakhir.Susi mendapatkan informasi ini dari salah satu pejabat di Ambon, Maluku. Sebanyak 13 pelabuhan mati di sana mendadak ramai lantaran banyak kapal asing bersandar."Saya tahu mereka itu pura-pura sambil nunggu moratorium. Nunggu moratorium habis, paling mereka lupa. Akalnya banyak mereka pak. Saya juga tidak akan lupa mereka dan moratorium," ucap Susi.Meski aturan moratorium dicabut. Susi tetap berkomitmen tidak akan sembarangan memberi izin kapal ikan berlayar di Indonesia. Ini demi menjaga kekayaan laut Indonesia.

Penggandaan surat izin

Susi menyebut salah satu modus pencuri ikan di Indonesia adalah memakai satu izin untuk banyak kapal.Semisal, satu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dipakai untuk lebih dari satu kapal."SIPI dan SIKPI itu kebanyakan di-copy 3 sampai 5 kali. Izinnya 1 tapi kapalnya ada 5. Cetak nama sama, nomornya aja yang berbeda. Yang jelas modus mereka sama, izinnya di-copy."

Izin survei eksploitasi

Susi mengatakan, peraturan pelarangan pencurian ikan sudah lama diterapkan di Indonesia. Tetapi tak bergaung lantaran banyak diakali.Salah satu cara licik digunakan kapal asing mencuri ikan di perairan Indonesia adalah penyalahgunaan izin survei eksploitasi. "Saat survei itu sudah mulai dicuri."Untuk menekan modus itu, Susi menjalankan keterbukaan informasi online di situs resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)."Banyak penangkapan karena banyak informasi yang saya publish, kalau saya tidak publish memang ada yang mau urusin, kemarin itu kan buat efek jera," ungkapnya.

Libatkan orang lokal

Susi Pudjiastuti menjelaskan modus pencurian ikan oleh kapal asing juga melibatkan masyarakat."Mereka sewa petugas radio dari Indonesia. Jadi kalau ditanya 'halo?', ya nanti ada yang jawab 'halo-halo' orang Indonesia," kata Susi.Tidak hanya itu, lanjut Susi, kapal asing  juga membawa bendera Indonesia. Ketika dicurigai petugas, mereka akan mengibarkan bendera itu.Di luar itu, Susi mendapat informasi di daerah tertentu warga asing juga dibuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Terungkap, Ini Alasan Menteri Trenggono Tahan Ekspor Pasir Laut Indonesia

Terungkap, Ini Alasan Menteri Trenggono Tahan Ekspor Pasir Laut Indonesia

Aturan turunan ekspor pasir laut masih digodok karena melibatkan banyaknya tim kajian.

Baca Selengkapnya
Izin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara

Izin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara

Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.

Baca Selengkapnya
Sisi Lain Suku Bajo di Kepulauan Togean, Menyelam di Laut hingga Kedalaman 70 Meter dengan Satu Tarikan Napas

Sisi Lain Suku Bajo di Kepulauan Togean, Menyelam di Laut hingga Kedalaman 70 Meter dengan Satu Tarikan Napas

Dulu nenek moyang mereka hidup nomaden di atas perahu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tiru Susi Pudjiastuti, Ganjar Bakal Tenggelamkan Kapal Asing yang Curi Ikan di Indonesia

Tiru Susi Pudjiastuti, Ganjar Bakal Tenggelamkan Kapal Asing yang Curi Ikan di Indonesia

Ganjar Pranowo mengancam bakal menenggelamkan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal

Baca Selengkapnya
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Pengertian Cuaca, Unsur dan Jenis-Jenisnya yang Perlu Diketahui

Pengertian Cuaca, Unsur dan Jenis-Jenisnya yang Perlu Diketahui

Untuk memahami lebih dalam tentang cuaca, kita perlu menjelajahi pengertian cuaca itu sendiri, unsur-unsur, dan bagaimana dampaknya bagi manusia.

Baca Selengkapnya
Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.

Baca Selengkapnya
Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini

Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini

Mendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.

Baca Selengkapnya
Dirut Semen Indonesia: Aspek Keberlanjutan Bukan Sekadar Pemenuhan Aturan

Dirut Semen Indonesia: Aspek Keberlanjutan Bukan Sekadar Pemenuhan Aturan

SIG memiliki fokus menciptakan program-program inovasi lingkungan dan sosial berdasarkan kebutuhan.

Baca Selengkapnya