Merdeka.com - Perusahaan-perusahaan BUMN memiliki aset yang nilainya sangat besar. Berdasarkan data Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun lalu, aset perusahaan pelat merah berupa tanah dan bangunan mencapai Rp 121 triliun dari total aktiva tetap yang mencapai Rp 690 triliun. Sementara total aset BUMN menembus Rp 2.950 triliun.

Menteri BUMN Dahlan Iskan punya tugas besar untuk menjaga aset-aset BUMN. Pertengahan Maret 2013, persoalan lepasnya aset perusahaan BUMN menjadi sorotan. Penyebabnya, Dahlan mengeluarkan SK Menteri BUMN No 236 tahun 2011 mengenai penjualan aset.

Namun SK tersebut akhirnya dicabut setelah mendapat kritik keras dari DPR. Dahlan dianggap melanggar tiga UU sekaligus yakni UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN dan UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Saat itu, Dahlan mengungkapkan alasannya memperbolehkan penjualan aset BUMN. Salah satunya untuk memenuhi neraca keuangan, sehingga dapat membayar kewajiban gaji dan tunjangan kepada pegawainya.

"Perusahaan yang sudah mati lama sekali tapi karyawannya masih banyak kan jadi tidak bisa gajian tidak ada pesangon, menderita sekali. Lalu mau dibayar gimana itu karyawannya," ujar Dahlan saat ditemui di kantor wakil presiden, Jakarta, Kamis (14/3).

Dahlan melihat, penjualan aset adalah solusi paling realistis. Sebab, baik perusahaan lain maupun pemerintah pusat tidak dapat menyuntikan dana ke perusahaan tersebut.

Belakangan, kasus penjualan aset perusahaan BUMN kembali muncul ke permukaan. Mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu tidak segan-segan mengakui, orang-orang yang dekat dengan kekuasaan cenderung melakukan intervensi dalam pelepasan aset perusahaan BUMN. Menurutnya, desakan penjualan aset juga banyak terjadi saat dia masih berada di lingkungan BUMN.

"Namanya mafia-mafia aset. Ya mereka minta agar aset-aset dijual kepada mereka," kata Said.

Dahlan beralasan, dilelangnya aset perusahaan BUMN lantaran tidak produktif lagi. padahal sesungguhnya, aset tidak produktif dan mangkrak milik perusahaan BUMN, bisa dikembangkan ke sektor usaha properti. Perusahaan BUMN tidak dapat begitu saja membiarkan asetnya tidak produktif dan akhirnya dilelang.

Hampir semua BUMN memiliki aset tidak produktif. Dahlan mengaku tidak ikut campur dalam urusan menjual aset perusahaan BUMN. Penjualan aset sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing perusahaan BUMN. Tetapi, Dahlan menegaskan setiap perusahaan BUMN tidak boleh melakukan pelepasan aset.

"Enggak boleh aset dilepas," tegasnya.

Merdeka.com mencoba merangkum beberapa aset milik perusahaan BUMN yang dijual. Berikut paparannya.

TelkomVision

Pada 8 Oktober lalu, Telkom menjual 1,03 miliar lembar saham TelkomVision atau setara 80 persen saham perusahaan itu kepada TransCorp senilai Rp 926,5 miliar.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Erik Satrya Wardhana menilai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan gegabah karena menjual TelkomVision kepada PT TransCorp.

Anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) yang berbisnis televisi berlangganan itu dianggap masih berpotensi meraup keuntungan.

Dahlan memutuskan menjual TelkomVision sejak empat bulan lalu karena merugi terus-terusan. "Telkomvision sudah 16 tahun. Selalu rugi, perusahaan yang rugi terus, ya gimana," kata Dahlan.

Kabar pembelian TelkomVision oleh CT, panggilan akrab bos TransCorp itu, muncul sejak 5 Juni lalu. Anak perusahaan Telkom itu tak sepenuhnya dilepas. BUMN itu berperan sebagai penyedia infrastruktur, sedangkan TransCorp akan menyediakan konten layanan televisi berbayar itu.

Mitratel

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) berencana menjual saham PT Mitratel dengan skema tender. Tender tersebut telah diminati tiga perusahaan yaitu PT Tower Bersama Infrastruktur (TBIG), PT Sarana Menara dan PT. Solusi Tunas.

Namun, beredar kabar bahwa penjualan saham Telkom di Mitratel ke TBIG yang dimiliki tokoh PAN, Sekti Wahyu Trenggono, disebut-sebut atas desakan Menko Perekonomian, Hatta Rajasa.

Penjualan saham Telkom di anak perusahaan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pengamat ekonomi dan telekomunikasi di tanah air mengingat kondisi Mitratel yang sehat dan menguntungkan apalagi ada regulasi yang mewajibkan operator menggunakan menara bersama.

Sehingga, jika saham Telkom dilepas kepada TBIG, maka Telkom dan anak perusahaannya Telkomsel, harus menyewa BTS yang jumlahnya lebih dari 50.000 BTS di seluruh Indonesia, termasuk BTS 3G.

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) membantah telah menjual saham PT Mitratel kepada PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG).

"Tidak ada desakan dari siapapun, termasuk Menko Perekonomian Hatta Rajasa soal jual menjual saham Mitratel, karena memang tak ada yang dijual," ujar Chief Information Officer Telkom, Indra Utoyo.

Pertamina

Tidak hanya Telkom yang menjual televisi berbayar TelkomVision serta penyedia tower PT Mitratel ke swasta, ada aset milik perusahaan BUMN yang juga dijual ke pihak swasta. Salah satunya aset tanah milik Pertamina yang ada di depo Plumpang, Jakarta Utara.

Menteri BUMN Dahlan Iskan punya alasan menjual aset Pertamina itu. Salah satunya lantaran aset itu mangkrak dan kurang produktif. Akhirnya, lahan itu dikuasai warga dan jadi pemukiman kumuh.

Sulitnya menata perkampungan kumuh membuat Pertamina akhirnya melelang aset itu kepada pihak swasta. Mantan Dirut PLN ini memprediksi, di masa depan akan terjadi banyak kasus serupa. "Banyak juga aset BUMN yang kurang produktif," katanya.

Industri Sandang Nusantara

Industri Sandang Nusantara terpaksa menjual asetnya untuk melunasi utang yang sudah membelit perusahaan sejak 1983. Direktur Utama PT ISN Leo Pramuka mengaku telah menjual aset dan memecat 1.864 karyawan.

Aset yang dijual antara lain, tanah dan bangunan bekas kantor pusat di Surabaya. Ada juga aset tanah kosong di Jakarta, tanah dan bangunan di Patal Karawang, tanah kosong di Pabriteks tegal, tanah kosong di Patal Cilacap serta tanah dan bangunan eks Patal Bekasi.

Menurut Dahlan, keadaan tersebut sudah berlangsung sebelum dia menjadi Menteri BUMN. Ketika itu, pemerintah mengizinkan ISN menjual aset berupa tanah untuk menyelesaikan kewajibannya kepada karyawan.

Namun, aset ISN tidak kunjung laku karena harga yang ditawarkan kurang menarik. "Saya kan tinggal meneruskan apa yang sudah menjadi keputusan terdahulu. Tapi, semenjak saya jadi menteri ternyata asetnya belum laku yang rencananya untuk membayar karyawan," jelas Dahlan.

Walaupun demikian, Dahlan tidak mempersoalkan ISN menjual aset ataupun mempertahankan aset tersebut. Namun jika aset tersebut tidak boleh dijual Dahlan meminta tolong kepada direksi untuk mencari solusi atau jalan keluar lain.