Merdeka.com - Pemerintah resmi mempercepat larangan ekspor bijih nikel atau nikel ore dari 2022 menjadi 1 Januari 2020 sejak September 2019. Pasca penetapan kebijakan tersebut, geliat ekspor nikel langsung melonjak tajam hingga 300 persen satu bulan setelahnya.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi melaporkan, mulai September awal, perusahaan segera menaikkan ekspor bijih nikel semenjak ada pengumuman moratorium tersebut.

"September penerimaan nikel pertumbuhannya 191,4 persen. Kalau dimiliarkan hampir Rp170 miliar. Oktober melonjak hampir 300 persen, atau duitnya lebih dari Rp300 miliar," jelas dia di Labuan Bajo, seperti dikutip Kamis (14/11).

Heru kemudian menerangkan, penerimaan bea keluar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu juga turut terbantu berkat volume ekspor nikel.

Itu tergambar dari penerimaan bea keluar komoditas nikel yang hingga Oktober 2019 sekitar Rp1,1 triliun. Angka tersebut melonjak tajam jika dibandingkan catatan pada periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar Rp659 miliar.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah disebutnya tidak serta merta diam begitu saja dan menindakinya dengan melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap penambang bijih nikel yang melakukan ekspor besar-besaran.

"Untuk verifikasi bahwa ekspor betul-betul sesuai kebutuhan, pemerintah secara kolaboratif melakukan verifikasi secara mendalam," ungkap dia.

"Hasilnya sembilan perusahaan sudah dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran, artinya sesuai ketentuan sehingga kita sudah beri kembali layanan ekspor nikel-nya. Dua perusahaan masih pendalam lebih lanjut, dalam satu dua minggu ini mudah-mudahan ada hasilnya," tuturnya.

Larangan Ekspor Nikel Genjot Pengembangan Kendaraan Listrik

Pemerintah Jokowi secara resmi menghentikan ekspor nikel per 31 Desember 2019. Larangan ini dinilai untuk menggenjot pengembangan kendaraan listrik di Indonesia yang semakin marak digunakan pada 2025 porsinya mencapai 20 persen dari peredaran seluruh kendaraan yang digunakan. Sedangkan 40 biaya produksi kendaraan listrik merupakan baterai.

"Negara maju pada 2025 penggunaan kendaraan listrik bisa sampai 20 persen. 40 persen biayanya itu baterai," kata Kasubdit Pengawasan Eksplorasi Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Andi Firmanto, di Jakarta, Rabu (2/10).

Andi melanjutkan, bahan baku baterai merupakan nikel yang sebagian besar berasal dari Indonesia. Sebab itu, pemerintah ingin mendorong peningkatan pengolahan nikel di dalam negeri sehingga dapat menciptakan nilai tambah.

"Teknologinya belum ada kita tuh dulu. Sekarang, akan mudah untuk mengolah ini di dalam negeri. Jadi nilai tambahnya akan banyak," tuturnya.

Agar Indonesia tidak ketinggalan momen tersebut, pemerintah pun telah mengeluarkan kebijakan mempercepat penerapan larangan ekspor nikel dari rencana awal pada 2022 menjadi 2020. "Dengan adanya perkembangan dan percepatan ekonomi, kami kaji ulang makanya ada aturan Permen ESDM 11 Tahun 2019 (kebijakan larangan ekspor nikel pada 2020). Kita tidak mau kehilangan momentum," tuturnya.

Menurut Andi, Indonesia memasok 560 ribu ton nikel di seluruh dunia, dengan adanya kebijakan tersebut maka Indonesia akan memiliki posisi penting dalam pengembangan kendaraan listrik. "Indonesia pemasok nikel terbesar di dunia. Jadi, penting posisi kita nih. Tidak ada yang punya nikel seperti punya kita nih," tandasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com