Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, satu-satunya yang bisa selamatkan ekonomi Indonesia adalah investasi. Sebab, jika hanya mengandalkan hasil ekspor dan belanja pemerintah saja tidak cukup menopang ekonomi dalam negeri.

Dia mengatakan, ekspor Indonesia itu hanya memberikan kontribusi sebesar 16 persen terhadap ekonomi RI. Sementara, belanja pemerintah yang lebih dari Rp2.000 triliun itu hanya memberi andil sebesar 15 persen.

Sedangkan kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang dari tingkat konsumsi, yakni sekitar 56-57 persen.

Untuk meningkatkan nilai konsumsi, tentu harus ada kepastian pendapatan dari masyarakat. Pendapatan bisa terjadi apabila ada lapangan pekerjaan, dan lapangan pekerjaan bisa ada karena investasi.

"Mau tidak mau kita harus bangun investasi. Tidak ada cara lain investasi harus kita lakukan," kata dia di Jakarta, Rabu (19/2).

Mantan Ketua Hipmi itu menambahkan, setiap tahunnya angkatan kerja tumbuh mencapai 2-3 juta orang. Sementara jumlah yang menganggur sebanyak 7 juta orang. Jika tidak ada investasi, maka lapangan pekerjaan pun menyempit.

"Satu-satunya yang bisa selamatkan ekonomi nasional kita itu adalah investasi," tandas dia.

BKPM Kini Bertanggung Jawab Langsung ke Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani peraturan presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 90 tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Lewat Perpres ini Jokowi resmi mengubah status BKPM menjadi lembaga di bawah pemerintah.

"BKPM itu dulu lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) sekarang dengan perpres yang baru, baru tiga minggu keluar sekarang BKPM sudah menjadi LPNK tapi menjadi lembaga pemerintah yang di bawah dan bertanggung jawab langsung ke presiden," kata Bahlil di Jakarta, Rabu (19/2).

Bahlil menambahkan, lewat perpres ini dirinya juga berhak memiliki lima orang staf ahli dan lima orang staf khusus. Keduanya akan bertugas membantu memberikan saran dan pertimbangan kepada dirinya sesuai penugasan.

"Jadi BKPM itu sudah sama dengan BKPM di Singapura, Vietnam, dan Thailand. Karena itu dikasih staf khusus 5 dan staf ahli 5. Dengan kata lain bapak ibu tidak perlu ragu lagi tentang kelembagaan BKPM sudah sama ini barang, tinggal bagaimana kalian bisa bekerja baik untuk memberikan penguatan terbaik bagi bangsa dan negara." Jelas Bahlil.

Mengutip perpres tersebut, imbauan untuk memperbolehkan Kepala BKPM memiliki 5 staf ahli tertuang dalam pasal 27 B. Kelima jabatan tersebut yakni Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal, kemudian Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro, lalu ada Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, setelah itu ada Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas, dan terakhir Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Integrasi Sistem.