Ekonomi melemah, Kemenperin sebut 6.000 karyawan tekstil terkena PHK
Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengaku belum mendapatkan data resmi terkait isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di sejumlah industri padat karya. Meski demikian, Kemenperin tak menampik adanya laporan sebanyak 6.000 karyawan industri tekstil yang kini telah dirumahkan.
"Belum dapat data resmi, baru baca dari media sama diberi tahu asosiasi. Tapi memang kalau dari asosiasi tekstil ada 6.000 karyawan yang di PHK," ujar Dirjen Industri Kimia Tekstil dan Aneka (IKTA) Kemenperin Harjanto kepada wartawan di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (26/5).
"Tapi nanti dicek lagi," tambahnya.
Namun, menurut Harjanto, ribuan karyawan tekstil tersebut berasal dari Industri Kelas Menengah (IKM) yang notabenenya mempunyai karyawan kurang dari 50 orang. "Yang di PHK itu kelas IKM, perusahaan dengan karyawan di bawah 50 orang dan itu rata-rata untuk pasar domestik. Kalau industri yang besar belum," tuturnya.
Meski demikian, Harjanto memprediksi kondisi tersebut akan membaik mengingat tidak lama lagi bakal memasuki bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri di mana tingkat konsumsi meningkat.
"Diprediksi kuartal II membaik, apalagi dikit lagi puasa dan Lebaran mau enggak mau pertumbuhan konsumsi dalam negeri meningkat. Ditambah pembangunan infrastruktur sudah mulai jalan," tandasnya.
Sebelumnya, melambatnya pertumbuhan ekonomi yang pada triwulan I 2015 hanya mencapai 4,7 persen membuktikan lesunya perekonomian nasional. Kondisi ini dijadikan alasan pengusaha terpaksa merumahkan sejumlah karyawan mereka.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto tidak heran dengan kondisi tersebut. Lesunya perekonomian membuat masyarakat memilih menahan diri untuk berbelanja.
"Daya beli masyarakat menurun karena kegiatan ekonomi melemah," ujar Suryo di sela acara Rakernas Kadin Indonesia Timur di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
Logikanya, kata Suryo, dengan menurunnya penjualan otomatis pengusaha enggan menggenjot produksinya. Karena itu tidak heran jika pengusaha memilih menghentikan bisnisnya, menutup pabriknya.
"Sekarang penjualan menurun, harga komoditas melemah, ya ngapain produksi mending ditutup sementara," ungkapnya.
Dia menyebut, kondisi ini banyak terjadi pada industri padat karya. Tidak menutup kemungkinan terjadinya PHK besar-besaran.
"Properti, otomotif, retail dan konsumen produk. Itu semua lagi menurun," tuturnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Industri pembiayaan diprediksi akan terus meningkat tahun ini.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaDengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaDenda 5 persen ini tentunya akan diberikan kepada pekerja yang belum mendapatkan THR dari waktu yang ditetapkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaSamukrah mengingatkan bahwa terdapat jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertembakauan.
Baca SelengkapnyaMeski demikian, Amalia tidak menyebutkan besaran andil inflasi kenaikan cukai rokok hingga 10 persen di tahun ini.
Baca SelengkapnyaIa berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu.
Baca SelengkapnyaSampai saat ini, Kemnaker belum menerima keluhan mengenai pengusaha yang menolak membayar THR bagi karyawannya.
Baca Selengkapnya