Merdeka.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menilai sektor perbankan masih menjadi fokus pengawasan pihaknya. Pasalnya, produk turunan perbankan, saat ini sudah terbilang banyak sehingga telah menciptakan suatu sistem konglomerasi.

Maka dari itu, OJK meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Apalagi, UU JPSK ini sangat dibutuhkan sebagai payung hukum menghadapi perlambatan perekonomian.

"Saya kira fokusnya (JPSK) lebih kepada perbankan. Ini karena kan mayoritas peranan perbankan masih sangat besar," ujar Muliaman di Kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (9/8).

Tak hanya itu, lanjut Muliaman, pihaknya juga bakal lebih mudah melakukan pengawasan konglomerasi lantaran sebagian besar asuransi saat ini tergabung dalam satu grup keuangan seperti bank dan asuransi.

"Sebagian besar asuransi yang ada itu juga bagian dari grup keuangan di mana ada banknya, ada konglomerasinya. Jadi pendekatan (pengawasannya) nanti kita akan lakukan secara konglomerasi," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) tahun ini. Namun pemerintah berkilah payung hukum ini bukan bentuk kekhawatiran akan potensi terjadinya krisis.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan, RUU JPSK dibutuhkan sebagai bagian dari proteksi sistem keuangan nasional.

"JPSK itu memang bagian dari protokol yang kita perlukan saat ada krisis atau tidak krisis sehingga kerjasama antarsektor keuangan. Jadi bukan masalah krisis," kata Sofyan di Jakarta.

Sofyan meyakini kondisi sistem keuangan dalam negeri masih aman. Indikatornya bisa dilihat dari kinerja perbankan dalam negeri yang masih cukup positif di tengah melambatnya perekonomian nasional.

"Kita lihat laporan perbankan kita bagus," ujarnya.