Ekonomi Jakarta Melambat, Pengusaha Sebut Tak Tepat Buruh Minta UMP Naik 10 Persen

Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta telah merilis pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta triwulan III- 2021 sebesar 2,43 persen. Posisi ini di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,51 persen pada kuartal yang sama.

Selama ini pertumbuhan ekonomi Jakarta selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, tapi pada kuartal III-2021 kali ini terjadi sesuatu yang tidak lazim di mana pertumbuhan ekonomi Jakarta di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, dalam kondisi pertumbuhan ekonomi Jakarta yang melambat, kurang tepat jika serikat buruh/pekerja melakukan unjuk rasa di Balaikota menuntut kenaikan UMP sebesar 10 persen.

"Data dan fakta yang di rilis BPS DKI Jakarta harus kita tanggung dan hadapi dengan penuh kebersamaan sembari berharap bahwa ke depan ekonomi Jakarta semakin tumbuh dan membaik sehingga UMP berikutnya dapat naik untuk kesejahteraan pekerja yang lebih baik," jelas dia.

Dengan semangat kebersamaan untuk selalu disiplin menjalankan prokes dalam aktivitas sehari hari dan mensukseskan vaksinasi, maka perekonomian yang saat ini sedang merangkak akan semakin membaik.

Oleh karena itu, menurutnya pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan lain perlu untuk mengawal dan menjaga agar kasus Covid-19 ini tidak meledak lagi, sehingga pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal IV-2021 dan tahun 2022 tumbuh positif dan kesejahteraan pekerja otomatis juga akan semakin baik.

"Kita berharap agar Pemerintah DKI Jakarta dan Dewan Pengupahan dalam menetapkan UMP 2022 berpedoman pada PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan mengacu data resmi dari BPS DKI Jakarta menyangkut pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah," katanya.

Ekonomi Jakarta Terpuruk

Sarman mengatakan, pertumbuhan yang kecil menggambarkan bahwa ekonomi Jakarta sangat terpuruk akibat pandemi Covid-19. Sebagai kota jasa, kebijakan PPKM sangat mempengaruhi berbagai aktivitas perekonomian di DKI Jakarta.

Misalnya, pemberlakuan PPKM darurat, dan kemudian PPKM level 1 sampai degan yang membatasi berbagai aktivitas sektor usaha di DKI Jakarta membuat pertumbuhan ekonomi Jakarta melambat. Berbagai sektor usaha seperti perdagangan, pariwisata, transportasi, aneka hiburan dan jasa yang selama ini penggerak ekonomi Jakarta nyaris stagnan.

"Modal utama perekonomian Jakarta adalah pergerakan manusia, semakin bebas dan banyak manusia bergerak maka di sana berpeluang terjadi transaksi ekonomi, tapi selama pemberlakukan PPKM praktis semua sangat dibatasi," kata Sarman.

Meski demikian, Sarman memahami kebijakan ini memang harus diambil dalam rangka mengendalikan penyebaran Covid-19. Hasilnya dapat dirasakan saat ini di mana dengan kesadaran dan dukungan seluruh elemen masyarakat mampu mengendalikan Covid 19 dan ekonomi kita sudah mulai merangkak.