Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan susunan kabinet kerja jilid II periode 2019-2024 telah selesai dilakukan. Salah satu perubahan adalah adanya kementerian yang fokus menangani investasi.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah, mengaku tidak sependapat mengenai adanya Kementerian Investasi. Sebab, dia menilai sudah ada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengurusi masalah investasi.

"Tapi kita tunggu saja bagaimana bentuk Kementerian Investasi ini semoga menteri ini sekaligus juga sebagai Kepala BKPM," katanya saat dihubungi merdeka.com, Kamis, (15/8).

Piter mengatakan, adanya Kementerian Investasi ini secara tujuan memang baik yakni mendorong investasi yang memang saat ini dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi saat ini, pertumbuhan ekonomi nasional masih stagnan berada di kisaran 5 persen.

"Pertumbuhan ekonomi 5 persen kita butuh lebih dari 6 persen agar bisa keluar dari middle income trap sekaligus memanfaatkan bonus demografi," imbuh dia.

Kendati demikian, pembentukan Kementerian Investasi tidak secara otomatis menyelesaikan masalah yang ada. Sebab, persoalan yang menghambat investasi selama ini dinilai masih cukup banyak. "Dan terbukti BKPM bahkan Kemenko Perekonomian tidak bisa menuntaskannya," kata dia.

Untuk menghilangkan hambatan investasi, kata dia, diperlukan kemauan untuk intropeksi dan mengevaluasi segala kebijakan yang sudah berjalan selama ini. Menurut dia, pemerintah selama ini cenderung defensif dan tidak mau mengakui bahwa kebijakan yang sudah diambil belum optimal.

Oleh karena itu, Piter menyarankan agar posisi menteri ini dapat diisi dengan orang-orang yang tepat dan mau mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Sehingga mampu mengevaluasi secara menyeluruh apa-apa saja yang menghambat investasi.

"Siapapun bisa dan mampu mengisi posisi menteri investasi ini. Arogansi pejabat agar dihilangkan. Itu kunci sukses kementerian investasi nanti," jelas dia.