Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi G-20 leader summit di Antalya, Turki tanggal 15-16 November 2015. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan ada empat poin yang akan diungkap Presiden Jokowi di hadapan para pemimpin negara-negara anggota G-20 di negeri dua benua itu.

"Di G-20 ini ada kelompok negara maju, dan tidak kalah juga banyak negara berkembang. Suara Indonesia akan reflektif (mewakili) suara emerging market," kata Menteri Bambang di Kantornya, Kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/11).

Poin pertama yang akan diungkap Presiden Jokowi ialah dukungan pada reformasi pendanaan infrastruktur oleh dana moneter internasional (IMF) untuk lebih fokus ke negara-negara berkembang. Namun, reformasi ini memunculkan konflik lantaran kongres AS tidak memberikan persetujuan mengenai upaya reformasi tersebut.

"Indonesia pada posisi mengimbau dan mendorong agar reformasi ini terus berjalan, agar negara yang mengalami hambatan bisa mengatasi hambatannya, karena ini bukan untuk kepentingan satu dua negara, tapi kepentingan dunia. Kita ingin IMF yang lebih kuat dan IMF yang lebih peduli terhadap negara-negara emerging market," terang dia.

Poin kedua, ialah upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi dunia. Sebab, dalam kesepakatan pertemuan G-20 tahun lalu di Australia, terdapat kesepakatan bahwa dalam kurun waktu lima tahun ke depan akan ada target tambahan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2 persen.

Pertumbuhan ekonomi, lanjutnya, menjadi poin penting karena sejalan dengan upaya penyelesaian masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi.

"Memang agak berat. Meskipun masih perkiraan, tumbuhnya pun perkiraan masih 3,6 persen tahun depan," jelasnya.

Poin ketiga, lanjut Menteri Bambang, Indonesia juga akan menyampaikan perihal ketidakpastian global yang timbul akibat rencana kenaikan suku bunga acuan The Fed, atau Fed Fund Rate.

"Terakhir, kita ingin apresiasi G-20 setelah kerja sama dengan organisasi untuk kerjasama dan pembangunan (OECD), bisa membuat satu hal yang mungkin tadinya tidak terbayangkan, yaitu kesepakatan mengenai international tax treatment," jelasnya.

Menteri Bambang dijadwalkan mendampingi Presiden Jokowi dalam konferensi tersebut, bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo.

Sebelumnya, Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembukaan peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika di Jakarta, cukup mencengangkan. Sebab, dia dengan lugas mengkritik keras ketidakadilan global di bidang ekonomi.

Akibatnya, sejumlah lembaga donor internasional, seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia (World Bank) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) tidak lepas dari kritik keras Jokowi.

"Ketidakadilan global juga tampak jelas ketika sekelompok negara menolak perubahan realitas yang ada. Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF, dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang," tegas Jokowi di hadapan ratusan delegasi dan puluhan pemimpin negara Asia Afrika di Jakarta Convention Center.

"Saya berpendirian pengelolaan ekonomi dunia tidak bisa diserahkan pada tiga lembaga keuangan itu. Kita mendesak reformasi arsitektur keuangan global," cetus Jokowi.