Dukungan Kemenkeu untuk UMKM, Bebaskan Pajak Hingga Pemberdayaan
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah banyak memberikan keberpihakannya kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Bahkan setiap kementerian/lembaga memiliki program masing-masing untuk mendorong UMKM bangkit setelah dihantam badai pandemi.
Di Kementerian Keuangan misalnya, Sri Mulyani menyebut pemerintah telah memberikan keringanan pajak. Omzet UMKM sampai Rp 4,5 miliar per tahun dibebaskan pajaknya.
"Mereka diberikan pembebasan pajak, sampai Rp 4,5 miliar omzetnya tidak perlu membayar pajak, hingga pajak final yang sangat kecil," kata Sri Mulyani dalam Pembukaan 1st International Conference On Women and Sharia Community Empowerment di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (11/8).
Selain itu, lembaga di bawah Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai juga memberikan pemihakan kepada UMKM. Tugas mereka tidak hanya memungut penerimaan negara saja, melainkan memberdayakan UMKM dengan membuat pusat pemberdayaanya.
"Instansi di bawah kementerian keuangan ini di seluruh kanwil-kanwil (kantor wilayah) memiliki berbagai apa yang disebut center atau pusat untuk memberdayakan UMKM," kata dia.
Dirjen Bea Cukai memiliki Bisnis Center yang di dalamnya ada pemberdayaan UMKM. Tujuan pemberdataan ini agar produk UMKM bisa melakukan ekspor ke luar negeri.
Sementara itu, di Ditjen Pajak memiliki bisnis center yang tujuannya untuk menciptakan literasi dan pemahaman dalam mengelola keuangan dari perusahaan, meskipun pada taraf yang masih sangat kecil. "Itu dari sisi penerimaan," kata dia.
Dari sisi belanja negara, Kementerian Keungan telah banyak mengalokasikan anggaran untuk program-program yang mendukung UMKM. Salah satunya mendorong kementerian/lembaga untuk membelanjakan anggaran membeli produk UMKM.
"Kementerian, Koperasi atau kementerian dan lembaga yang membelanjakan anggaran dari APBN mereka memiliki," kata dia.
Hal ini sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo yang memerintahkan belanja kementerian/lembaga untuk membeli produk dalam negeri. Tak hanya itu, Sri Mulyani menyebut hampir semua kementerian memiliki program untuk UMKM.
Mulai dari Kementerian Sosial lewat bantuan sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian hingga Kementerian Perindustrian. Berbagai kementerian tersebut memiliki program khusus untuk pemberdayaan UMKM. "Jadi UMKM itu tidak hanya Kementerian Koperasi dan UMKM, banyak sisi belanja negara yang menggunakan," pungkasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini Jawaban Jokowi soal Keluhan Akses Modal KUR
Pemerintah telah menyediakan berbagai skema pembiayaan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah.
Baca SelengkapnyaMuncul Usulan Pembentukan Kementerian Makan Siang Gratis, Mungkinkah?
Anggaran makan siang gratis itu pasti lebih tinggi dari seluruh anggaran Kemendikbudristek.
Baca SelengkapnyaBukan Hanya Modal Uang, Ini Program PNM yang Bisa Dinikmati Pelaku UMKM
Selain pelatihan, PNM juga memfasilitasi untuk kepemilikan rekening dan dokumen usaha.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kemenkop UKM dan KPPU Sepakat Dorong Pelaku UMKM Masuk Rantai Pasok Industri Besar
Teten bilang, selama ini kemitraan antara pelaku UMKM dengan produsen besar masih bersifat kegiatan sosial saja.
Baca SelengkapnyaKunjungi UMKM, Politikus NasDem Bicara Permudahan Izin Usaha Hingga Permodalan
Anies Muhaimin akan berupaya memberikan dukungan agar generasi muda bisa mandiri berusaha.
Baca SelengkapnyaTambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaKalurahan Pleret Bangun Kios Baru Manfaatkan Program Desa Brilian, Begini Dampaknya Bagi Pelaku UMKM
Mereka memanfaatkan bangunan senilai Rp500 juta hasil Program Desa Brilian. Namun mereka dikenakan tarif sewa lebih mahal untuk bisa berjualan di sana.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnya