Dubes Jerman: Indonesia jangan takut perdagangan bebas
Merdeka.com - Saat di Brussel, April lalu, Presiden Joko Widodo dan pemimpin Uni Eropa bersepakat untuk memulai kembali perundingan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan 28 negara anggota organisasi supranasional tersebut. Ini dinilai sebagai langkah terobosan setelah perundingan terkait liberalisasi perdagangan itu menggantung dalam tujuh tahun terakhir.
Duta Besar Jerman untuk Indonesia Georg Witschel memastikan bahwa perdagangan bebas bakal menguntungkan negara yang terikat. Terutama Indonesia.
"Perdagangan bebas berarti akses pasar lebih luas dan mudah untuk Indonesia," katanya saat ditemui di pabrik Mercedes-Benz di Wanaherang, Kabupaten Bogor, kemarin.
Sebagai modal menjalani perdagangan bebas, menurut Georg, Indonesia memiliki surplus perdagangan dengan Uni Eropa dan Jerman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 2015, Indonesia mencatat surplus perdagangan dengan Uni Eropa USD 3,5 miliar turun 16,7 persen ketimbang tahun sebelumnya USD 4,2 miliar.
"Jadi, jangan takut. Perjanjian perdagangan bebas bagus untuk Indonesia. Bisa membuka investasi asing langsung (FDI)," katanya.
"Itu artinya banyak perusahaan Jerman akan menambah investasi di Indonesia."
Deputi Menteri Koordinasi Perekonomian bidang Perniagaan dan Industri Edy Putra Irawady mengatakan, perundingan perdagangan bebas Indonesia-Uni Eropa ditargetkan tuntas dalam tiga tahun ke depan.
"Masih dibahas Indonesia maunya apa Uni Eropa maunya apa," katanya dalam kesempatan sama.
"Salah satu kemauan Indonesia produk kayu bisa masuk. Sementara, Uni Eropa minta pembebasan bea masuk banyak produk, tapi itu nanti dulu."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaInvestasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024
Saat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.
Baca SelengkapnyaMenuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas
Peran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat
Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari sembilan duta negara-negara sahabat
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaGelar Forum Bisnis, Singapura-Indonesia Bahas Investasi Masa Depan Usai Pengumuman Pemilu 2024
Forum ini menunjukan relasi Singapura-Indonesia dalam bisnis sangat kuat dan dinamis.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaCek Beras di Pasar Induk Cipinang, Jokowi Klaim Stok Melimpah
"Hingga saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada tersedia, jumlahnya cukup dan saya melihat melimpah," sambungnya.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Begini Situasi di Bromo Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, 'Muuaacet rek'
Begini Situasi di Bromo Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, 'Muuaacet rek
Baca Selengkapnya