Merdeka.com - Angka kuota subsidi bahan bakar minyak (BBM) terus merangkak naik, seiring semakin tingginya kebutuhan konsumsi BBM di dalam negeri. Atas dasar itulah, Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat (PD) Ikhsan Modjo mendukung rencana pemerintah mengendalikan dan membatasi konsumsi BBM bersubsidi.

Langkah ini perlu dilakukan. Jika tidak, dalam kurun waktu dua tahun ke depan pemerintah harus menyediakan alokasi kuota BBM bersubsidi hingga mencapai 80 juta kilo liter (KL). Besaran volume ini meningkat dua kali lipat dibandingkan saat ini yang sudah menembus 40 juta kilo liter.

"Kita lihat bahwa di 2008 konsumsi BBM subsidi mencapai 20 juta KL. Lalu dalam dua tahun melonjak menjadi 40 juta KL. Nah Kalau tidak bikin apa-apa, maka bukan tidak mungkin nanti di 2013 kuotanya bisa jebol hingga 60 juta KL, dan 2014 bisa mencapai 80 juta KL," ungkap Ikhsan saat diskusi di Warung Daun, Sabtu (21/4).

Tingginya angka konsumsi BBM tidak terlepas dari tingginya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Dia menyebutkan, saat ini 120 juta kendaraan di mana terdiri dari 100 juta kendaraan roda dua dan 20 juta kendaraan roda empat, tersebar di pelosok negeri.

Berkaca pada data tersebut, kata dia, sudah seharusnya dilakukan pengendalian terhadap konsumsi BBM bersubsidi. Pengendalian BBM diyakini sebagai salah satu instrumen untuk menjaga kesehatan fiskal atau APBN.

Pihaknya tidak membantah kemungkinan adanya penyelewengan di lapangan jika kebijakan ini diterapkan. Potensi terjadinya penyalahgunaan cukup besar, sehingga semua pihak harus saling bekerja sama agar hal tersebut tidak terjadi.

"Lalu ada pengendalian,dan ini tidak akan dilakukan secara serentak. Pasti akan bertahap. Jabodetabek dulu," pungkasnya.