Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR usir Dirut RNI yang lapor soal pemalakan

DPR usir Dirut RNI yang lapor soal pemalakan Gedung DPR. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Komisi VI DPR mengusir Direktur Utama PT RNI Ismed Hasan Putro dalam rapat dengar pendapat yang digelar hari ini, Selasa (2/4). Pengusiran tersebut sebagai buntut makin panasnya rapat di Komisi VI lantaran Ismed adalah salah satu orang yang melaporkan terjadinya pemalakan oleh sejumlah anggota DPR.

"Rapat kita lanjutkan tanpa kehadiran saudara Ismed Hasan Putro. Silakan untuk meninggalkan ruangan," ucap pimpinan sidang Erik Satrya Wardhana dalam rapat di Jakarta, Selasa (2/4).

Dari ruang rapat komisi VI, 8 fraksi mendukung agar Ismed keluar dari ruangan. Hanya fraksi demokrat yang menginginkan Ismed tetap dalam ruangan karena rapat selanjutnya akan membahas mengenai kelapa sawit.

"Ini kan masalah pemasaran. Kita akan menyelesaikan karena 8 fraksi sudah setuju (Ismed keluar). Saya memahami suasana batin Komisi VI," jelas anggota Komisi VI, Ferrari Romawi.

Ismed Hasan Putro yang ditemui di luar ruangan mengaku sudah memprediksi kalau dirinya akan diusir dalam rapat kali ini. Ismed tidak habis pikir dengan alasan pengusiran dirinya.

"Diusir saya pulang, saya masih banyak pekerjaan. Diusir tidak apa-apa saya juga. Saya juga tahu rencana memanggil saya untuk mengusir saya seperti ini. Saya juga tidak apa-apa dan ini saya diusir pertama kali," ujar Ismed.

Sekadar diketahui, Ismed adalah salah satu pelapor terjadinya pemalakan oleh sejumlah anggota DPR kepada perusahaan BUMN. Kasus ini mencuat dan membuat beberapa anggota DPR kebakaran jenggot. Kasus ini juga semakin mempertajam konflik antara Dahlan Iskan dan DPR.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Sambut Isra Miraj, Wakil Ketua DPRD Turidi Susanto Ingatkan Silaturahmi Jangan Terputus Gara-Gara Pilpres

Sambut Isra Miraj, Wakil Ketua DPRD Turidi Susanto Ingatkan Silaturahmi Jangan Terputus Gara-Gara Pilpres

Warga juga diingatkan untuk selalu berbuat baik dalam bentuk apapun

Baca Selengkapnya
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
196 Anggota DPR Izin Tak Hadir Paripurna Jelang Pemilu 2024

196 Anggota DPR Izin Tak Hadir Paripurna Jelang Pemilu 2024

291 dari 575 orang anggota dewan dinyatakan hadir dalam rapat paripurna itu.

Baca Selengkapnya
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

Baca Selengkapnya
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Cak Imin Tak Hadir Rapat Paripurna DPR, PKB: Ibu Puan Juga Enggak Ada Kemarin

Cak Imin Tak Hadir Rapat Paripurna DPR, PKB: Ibu Puan Juga Enggak Ada Kemarin

"Jangankan Cak Imin, Ibu Puan juga enggak ada kemarin," kata Anggota DPR Fraksi PKB Luluk

Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya