Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR targetkan revisi UU Minerba rampung Juli 2018

DPR targetkan revisi UU Minerba rampung Juli 2018 Satya Widya Yudha. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan draft revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (minerba) sudah dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Ditargetkan revisi UU ini akan rampung di Juli 2018.

"Draft sudah di Baleg dan akan disampaikan ke pimpinan DPR," kata Satya, dalam sebuah diskusi pertambangan, di Jakarta, Rabu (22/3).

Dia menambahkan, nantinya draft tersebut akan diajukan ke pimpinan DPR untuk ditentukan pembahasan tingkat berikutnya pada Panitia Kerja (Panja) atau Panitia Khusus (Pansus). Proses berikutnya adalah pembicaraan dengan pemerintah diwakili Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba).

Dia memperkirakan tahapan tersebut diperkirakan akan memakan waktu satu bulan, kemudian pada Juni atau Juli 2018 proses tersebut rampung dan Undang-Undang tentang Minerba baru diterbitkan. "Ini ketua DPR katakan supaya produk Undang-Undang. Kalau bisa jalan periode ini maka jadi catatan komisi," imbuhnya.

Menurutnya, penyelesaian revisi UU Minerba jauh lebih maju ketimbang Undang-Undang Nomor 22 Tahun ‎2001 tentang Minyak dan Gas bumi (migas) yang saat ini juga sedang direvisi. "Lebih maju dari Undang-Undang Migas. Lagi harmonisasi," tandasnya.

Reporter:Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Dorong Pemberdayaan Masyarakat, BUMI Resources Ambil Langkah Begini

Dorong Pemberdayaan Masyarakat, BUMI Resources Ambil Langkah Begini

Kepercayaan mengelola sumber daya alam seperti batu bara, harus disertai dengan langkah-langkah pelestarian lingkungan.

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Baca Selengkapnya
Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya